IndonesiaInside.id – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
Mahkamah menegaskan bahwa Pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum yang jelas terkait pertentangan norma UU JPH dengan konstitusi.
“Menyatakan permohonan Pemohon terkait pengujian UU JPH tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan pada Rabu (14/5/2025) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta belum lama ini.
Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, adanya keterlambatan penyampaikan perbaikan pemohonan sehingga Mahkamah menggunakan permohonan awal untuk diperiksa dan diadili.
Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma pasal dalam UU 33 Tahun 2014 dengan pasal dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian.
Selain itu, rumusan petitum tidak lazim dan tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
Bersifat Diskriminatif
Sebagaimana diketahui, Para Pemohon adalah wiraswasta Kiki Supardji (47) dan seorang Tabib bernama Andy Savero (41). Mereka mengatakan ketentuan Pasal 4 UU JPH mengenai produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal bersifat diskriminatif. Ketentuan ini dinilai telah membatasi hak konsumen non-Muslim untuk memilih produk sesuai keyakinannya.
Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut memberatkan pelaku usaha terutama UMKM karena adanya sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban sertifikasi halal.
Para Pemohon menilai UU Jaminan Produk Halal secara implisit dilaksanakan dengan tunduk kepada syariat Islam sehingga tidak sesuai dengan amalan yang dianutnya dan mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional khususnya Pasal 28D butir 1, Pasal 28E butir 1 dan 2, Pasal 28I butir 2, Pasal 29 butir 2 UUD NRI Tahun 1945.
Perbaikan permohonan
Dalam perbaikan permohonannya, Pemohon memfokuskan pada persoalan Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) UU JPH sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Sedangkan Pasal 1 ayat (2) UU JPH mendefinisikan Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan para Pemohon yaitu wiraswasta Kiki Supardji dan seorang Tabib bernama Andy Savero mengaku sebagai pelaku usaha barang dan jasa beragama Kristen yang pengertian dan amalan keimanan atau akidahnya terhadap pelaksanaan halal/haram berbeda dengan syariat Islam.
Para Pemohon menilai frasa “wajib” dalam Pasal 4 UU JPH dan Pasal 26 ayat (2) UU JPH yang secara implisit sepenuhnya tunduk sesuai syariat Islam akan menjadikan para Pemohon menjadi tidak taat pada iman Kristennya.
Dua ketentuan tersebut dianggap diskriminatif karena telah membatasi hak konsumen non-Muslim untuk memilih produk sesuai keyakinannya. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut memberatkan pelaku usaha terutama UMKM karena adanya sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban sertifikasi halal. (nia)