Menteri PKP Buka Akses Aset Negara untuk Perumahan Subsidi

Indonesiainside.id – Pemerintah semakin serius menyelesaikan persoalan backlog perumahan di Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, membuka peluang besar bagi pengembang untuk memanfaatkan aset negara dalam pembangunan perumahan subsidi.

Ara menyebut pemanfaatan aset milik negara yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Bank Tanah menjadi opsi strategis memperluas lahan bagi pengembang perumahan subsidi. “Minggu kedua kami akan membahas khusus aset negara yang berada di BUMN. Kami berharap dari peluang yang ada ini, bisa terimplementasi secepatnya demi tercapainya program 3 juta rumah, bagai karpet merah bagi rakyat,” ujar dia dalam keterangannya, Rabu (28/5).

Ara juga mengingatkan agar tidak ada kebijakan pemerintah yang justru menjadi penghalang bagi implementasi rencana strategis ini.

“Silakan bagi para pelaku usaha di bidang properti, jika ada yang perlu dibantu, sampaikan kepada kami, asalkan niat baik untuk rakyat dan memajukan bangsa,” tambahnya.

Langkah ini juga mendapat dukungan dari berbagai kementerian. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) memastikan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi seluruh aset BUMN yang berpotensi digunakan untuk program perumahan, termasuk di kawasan Transit Oriented Development (TOD).

“Kami menunggu pembahasan lebih lanjut terkait dengan ini,” kata Tiko singkat.

Dukungan kuat juga datang dari Kementerian Dalam Negeri. Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya menegaskan komitmennya dalam mendukung program ini, mulai dari proses SK Tiga Menteri hingga pengawasan perizinan di daerah.

“Kami mendukung secara penuh program perumahan mulai dari Surat Keputusan (SK) 3 Menteri hingga perizinan di daerah di seluruh Indonesia. Kami melakukan pengawasan dan juga memastikan implementasi kebijakan di lapangan tidak mendapatkan masalah,” ujarnya.

Ara mengungkapkan bahwa kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong agar tanah milik negara dapat dimanfaatkan untuk pembangunan hunian oleh pengembang, lalu dijual ke masyarakat dengan skema kepemilikan strata title atau hak milik atas satuan rumah susun.

Program ini, jelas Ara, menjadi pelengkap dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang selama ini sudah berjalan. Selain lahan milik BUMN, lahan dari Kementerian Sekretariat Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan bahkan kejaksaan akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi.

Tinggalkan Komentar