Indonesiainside.id – Pemerintah resmi menjalankan eksekusi pengambilalihan Hotel Sultan beserta seluruh asetnya di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026. Pengambilalihan ini disebut sebagai langkah negara untuk menjaga dan mengoptimalkan aset milik pemerintah.
Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro menegaskan, pengambilalihan Hotel Sultan bukan hanya berkaitan dengan aset, tetapi juga kewibawaan negara dalam melindungi hak miliknya.
“Ini bukan sekadar aset tapi menjaga kewibawaan negara untuk melindungi aset yang dimilikinya,” ujar Juri di Hotel Sultan, GBK Senayan, Jakarta.
Juri mengatakan pemerintah akan memanfaatkan aset eks lahan Hotel Sultan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, serta pihak terkait yang membantu proses eksekusi.
Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo menyatakan pihaknya bersama Kementerian Sekretariat Negara wajib mengoptimalkan aset eks Hotel Sultan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pastinya kita ingin memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat, termasuk ada di blok 15 ini,” kata Rakhmadi.
Proses eksekusi lahan dan bangunan Hotel Sultan merupakan tindak lanjut dari proses hukum yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Pemerintah menilai lahan Hotel Sultan merupakan aset negara.
“Hari ini kita semuanya akan menyaksikan pelaksanaan eksekusi perkara yang sudah beberapa tahun yang lalu masuk ke ranah hukum pengadilan,” kata Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya menolak gugatan PT Indobuildco melawan Menteri Sekretaris Negara c.q. PPKGBK terkait pengelolaan Hotel Sultan. Putusan tersebut disampaikan melalui e-court pada 28 November 2025.
Dalam perkara perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, pengadilan menyimpulkan negara melalui Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1/Gelora merupakan pemilik sah. Hak guna bangunan Hotel Sultan juga dinyatakan telah hapus demi hukum sejak 2023.
Putusan tersebut menyatakan tindakan negara sah dan PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, termasuk tanah dan bangunan. Putusan itu bersifat uitvoerbaar bij voorraad atau dapat segera dilaksanakan.
Kuasa hukum PPKGBK Chandra Hamzah mengatakan sengketa antara pemerintah dan PT Indobuildco telah berlangsung sekitar 20 tahun. Ia menegaskan eksekusi dilakukan berdasarkan putusan dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Proses perkara gugat-menggugat antara negara dengan PT Indobuildco itu sudah berlangsung 20 tahun. Ini membuktikan bahwa pemerintah dan negara mematuhi prosedur hukum yang ada,” ujar Chandra.
Nasib Pekerja Hotel Sultan
Pemerintah juga menyatakan akan memperhatikan nasib pekerja Hotel Sultan yang terdampak proses pengosongan. Chandra mengatakan pemerintah akan mendata pekerja untuk memastikan status kepegawaiannya.
“Mengenai karyawan, ini merupakan concern dari Pak Wamen sendiri, dari Setneg. Itu kita akan akomodir, kita akan catat mana yang karyawan benar, mana yang karyawan harian, mana yang karyawan waktu tertentu,” ucap Chandra.
Rakhmadi menambahkan, PPKGBK telah menyiapkan posko layanan sejak proses pencocokan objek sengketa dilakukan beberapa bulan lalu. Posko tersebut digunakan untuk mendata pekerja dan pihak lain yang berkepentingan di kawasan Hotel Sultan.
“Kita harus mendata juga siapa-siapa saja nanti SDM yang memang sesuai dengan hukumnya. Tentu kita akan coba rangkul sebisa mungkin untuk bergabung di kemudian hari ke depan,” kata Rakhmadi.
Bambang Eko Suharyanto memastikan pemerintah tidak akan meninggalkan pekerja yang terdampak proses eksekusi.
“Kita tidak akan pernah meninggalkan karyawan itu. Karyawan sudah kita data,” ujar Bambang.
Di sisi lain, pihak Hotel Sultan dan PT Indobuildco masih menolak pelaksanaan eksekusi. Sejumlah spanduk penolakan terpasang di sekitar lokasi, sementara sejumlah pekerja masih bertahan di area objek sengketa.
Hingga berita ini ditulis, proses pengosongan Hotel Sultan masih berlangsung dengan pengamanan aparat gabungan dari TNI, Polri, serta petugas internal PPKGBK.(Nto)