Indonesiainside.id – Pemerintah terus mematangkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Kebijakan yang digagas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto itu diharapkan mampu menurunkan besaran cicilan bulanan sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, kebijakan tersebut pada prinsipnya ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memiliki rumah. Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai tata kelola yang baik.
“Prinsipnya itu bukan untuk ditawar-tawar lagi, tapi untuk dijalankan dengan sesuai tata kelola yang benar. Itu sudah arahan Presiden dengan tujuan yang sangat baik memberikan kemudahan bagi rakyat supaya cicilannya jadi lebih rendah itu bagus sekali. Sekarang bagaimana tata kelolanya juga bisa berjalan dengan baik,” ujar Ara di Jakarta, Rabu.
Saat ini, pemerintah masih mengkaji dan menyusun berbagai perangkat regulasi yang dibutuhkan sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Pembahasan akan dilakukan melalui Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
“Kita lagi mencari waktu yang cocok karena harus dengan Komite Tapera. Dalam Komite Tapera itu ada saya, ada Pak (Menteri Keuangan) Purbaya, ada Menteri Tenaga Kerja serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi sama-sama kita sudah dipersiapkan oleh Tapera, sudah dipelajari satu setengah bulan ini, sudah bicara dengan perbankan, bicara dengan SMF nanti diajukan dibawa ke Tapera dulu, komite yang bicarakan,” katanya.
Ara menargetkan aturan mengenai tenor KPR subsidi hingga 40 tahun dapat diselesaikan pada tahun ini. Ia menegaskan bahwa tenor panjang tersebut tidak bersifat wajib, melainkan menjadi opsi tambahan bagi masyarakat. Dengan demikian, calon penerima rumah subsidi tetap dapat memilih jangka waktu cicilan yang sesuai kemampuan, mulai dari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, hingga 40 tahun. Fleksibilitas ini diharapkan dapat memperluas pilihan pembiayaan sekaligus meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memiliki rumah dengan cicilan yang lebih ringan.