Indonesiainside.id – Polemik tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, memantik perhatian nasional. Di tengah sorotan publik atas potensi kerusakan lingkungan dan dampak terhadap hak masyarakat adat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bergerak cepat: menghentikan sementara aktivitas tambang dan terjun langsung ke lokasi.
Langkah tegas dan responsif Bahlil ini mendapat dukungan penuh dari Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI). Organisasi sayap Partai Golkar itu menilai pendekatan Bahlil mencerminkan keberpihakan pada rakyat dan kepedulian terhadap kelestarian Papua.
“Kami memahami dan berempati bahwa kekhawatiran soal potensi kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat adat sangat dimaklumi. Oleh sebab itu, kami mengapresiasi kecepatan Menteri Bahlil dalam menangani masalah ini,” ujar Ketua Umum AMPI, Jerry Sambuaga, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/6).
AMPI juga menegaskan bahwa izin tambang PT GAG Nikel yang kini dipermasalahkan bukanlah produk dari masa jabatan Bahlil. Tuduhan yang menyeret namanya dinilai tidak berdasar.
“Masyarakat, khususnya generasi muda, harus semakin kritis agar tidak sedikit-sedikit terjebak dalam misinformasi sehingga tidak memahami duduk perkara suatu peristiwa secara menyeluruh. Tidak soal Raja Ampat ini saja, tetapi dalam keseharian dan secara keseluruhan,” tambah Jerry.
Ia juga mengajak publik untuk tidak mudah terpancing isu politis, terutama yang digulirkan oleh pihak-pihak berkepentingan.
Sikap serupa juga datang dari Wakil Ketua Umum AMPI, Arief Rosyid Hasan. Menurutnya, kunjungan langsung Menteri ESDM ke lokasi tambang adalah bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam.
“Kehadiran Menteri Bahlil juga merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam menyikapi persoalan secara konkret, bukan sekadar dari balik meja,” tegas Arief.
Arief juga menyoroti latar belakang Bahlil yang tumbuh besar di Papua Barat, menjadikan dirinya paham betul arti penting dan kesakralan tanah Papua.
“Sebagai sesama anak Timur, dari sekian lama perjalanan bersama Kanda Bahlil, saya pribadi bisa bersaksi bagaimana beliau ini selalu membela kepentingan orang kecil, utamanya karena beliau sendiri pun berasal dari kelas ekonomi sangat sulit sebelum akhirnya duduk di kabinet,” ungkapnya.
Langkah Bahlil juga sejalan dengan arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menekankan pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam pernyataan sebelumnya, Bahlil sendiri mengaku izin tambang PT GAG Nikel telah terbit sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM. Ia menyatakan perlunya verifikasi langsung untuk mengecek fakta di lapangan.
“Saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih Ketua Umum Hipmi Indonesia dan belum masuk di kabinet. Karena itu, untuk memahami kondisi sebenarnya kita harus cross check ke lapangan guna mengetahui kondisi sebenarnya secara objektif,” ujarnya, Kamis (5/6).
Untuk itu, ia mengambil keputusan strategis dengan menghentikan sementara seluruh aktivitas tambang PT GAG Nikel sampai proses verifikasi selesai. Pada Sabtu (7/6), Bahlil pun telah turun langsung meninjau lokasi di Pulau Gag, Raja Ampat.