Indonesiainside.id – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa masukan dari berbagai pihak dalam sesi uji publik akan menjadi bagian penting dalam penyusunan akhir naskah buku sejarah nasional. Buku ini dirancang untuk terbit bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
“Kementerian Kebudayaan menargetkan buku sejarah ini akan diterbitkan sebagai bagian dari peringatan 80 Tahun Indonesia Merdeka,” kata Fadli dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu.
Dalam dialog bersama para sejarawan dari Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS), Fadli menjelaskan bahwa proses penulisan buku ini dikerjakan oleh tim yang terdiri dari lebih dari 113 akademisi dan pakar sejarah dari 34 universitas dan lembaga riset di seluruh Indonesia.
Ia juga menyebut bahwa selain menerima tanggapan dari publik, kementerian membuka ruang audiensi dengan berbagai organisasi, mulai dari TNI, Polri, hingga ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis.
“Selain uji publik, kami juga menerima audiensi dari berbagai organisasi, termasuk TNI, Polri, ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis, serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Mereka memberikan catatan dan sumber-sumber penting yang akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam penulisan,” jelas Fadli.
Ia mendorong FKMPS untuk turut berkontribusi memberikan perspektif sejarah yang lebih kaya dan mendalam. Penulisan buku ini, menurutnya, akan menekankan pendekatan Indonesia-sentris agar relevan dengan generasi muda. Materi pendukung seperti film dokumenter, komik sejarah, dan media interaktif juga akan disiapkan guna memperluas jangkauan dan pemahaman.
Ketua FKMPS Batara Hutagalung menyambut baik inisiatif ini, namun berharap prosesnya dijalankan secara hati-hati dan profesional agar tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Fadli Zon juga menyoroti bahwa penulisan sejarah nasional secara menyeluruh terakhir kali dilakukan lebih dari dua dekade lalu.
Ia mengungkapkan bahwa karya terakhir yang diakui sebagai dokumen resmi pemerintah adalah Seri Sejarah Nasional Indonesia yang diterbitkan pada 1975 dan diperbarui pada 1984. Sementara itu, revisi pada 2008 hanya mencakup enam topik dan belum menyentuh momen penting seperti Pemilu 1999.
“Memang ada karya lain seperti Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS), namun penyusunannya bersifat tematik dan tidak mengikuti alur sejarah secara kronologis. Oleh karena itu, Presiden Prabowo, memandang penting untuk kembali menulis sejarah Indonesia secara komprehensif dan berkesinambungan,” ujarnya.
Fadli menegaskan bahwa penulisan sejarah ini adalah langkah penting dalam merawat identitas bangsa. Menurutnya, sejarah bukan untuk dilupakan, melainkan harus dibangkitkan kembali dengan narasi yang kuat, berbasis pada semangat ke-Indonesiaan.
