Indonesiainside.id – Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menyatakan pihaknya akan menelusuri kemungkinan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) dalam film animasi Merah Putih One for All. Penelusuran dilakukan setelah beredar potongan adegan yang disebut mirip karya dari film lain dan ramai dibahas oleh warganet maupun kreator konten.
“Kalau yang kita lihat sebenarnya ada dua sih. Jadi aset itu kalau misalnya di dunia animasi dan termasuk dunia game juga, ada aset yang diperjualbelikan namanya digital asset seperti di Unity, it’s an open market. Kalau selama mereka membeli aset-aset yang ada di sana, ini tidak menyalahgunakan aturan,” kata Irene di Jakarta, dikutip Rabu (13/8).
Menurut Irene, industri animasi dan gim digital mengenal sistem jual-beli aset visual yang legalitasnya jelas. Namun, jika konten diambil tanpa izin dan bukan dari sumber resmi, hal tersebut masuk kategori pelanggaran aturan.
Irene menegaskan, film ini tidak menerima dukungan dana pemerintah, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun bentuk dukungan non-finansial seperti promosi.
“Satu-satunya yang kita berikan adalah waktu 23 atau 24 menit, saya beraudiensi dengan timnya, setelah itu kita serahkan ke market,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kebijakan bioskop terkait penayangan film tersebut. Keputusan untuk menonton sepenuhnya berada di tangan publik.
Lebih lanjut, Irene memberikan saran kepada kreator yang belum siap memproduksi animasi berskala besar untuk memulai dari platform kecil dan memanfaatkan format aset digital yang dapat diperjualbelikan. (Tya/Ant)