Indonesiainside.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmen dalam memberikan kepastian hukum atas tanah kepada masyarakat melalui program strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Program ini tidak hanya sekadar sertifikasi tanah, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi penataan ruang hidup yang tertata, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan merata di seluruh Indonesia.
“Upaya ini jadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan wilayah dan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/10).
Sejak Januari hingga September 2025, capaian program PTSL telah mencapai sekitar 899 ribu bidang tanah. Angka ini merupakan bagian dari target nasional Kementerian ATR yang pada tahun ini menargetkan 1,5 juta bidang tanah terdaftar.
Jumlah tersebut memang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mampu mencapai hingga 3 juta bidang, namun penyesuaian ini dilakukan demi efisiensi serta menyesuaikan dengan sisa bidang tanah yang belum terdaftar.
Menurut Harison, pengendalian tata ruang menjadi bagian penting dalam tugas Kementerian ATR/BPN. Fungsi ini tidak hanya dijalankan di tingkat nasional, tetapi juga diteruskan oleh pemerintah daerah untuk memastikan pemanfaatan tanah dan ruang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
“Pengendalian itu dibutuhkan untuk memastikan pemanfaatan ruang dan tanah betul-betul tidak melanggar ketentuan sehingga menjamin kualitas kehidupan yang lebih baik,” jelasnya.
Berdasarkan data resmi Kementerian ATR, total bidang tanah yang telah terdaftar sejak 2017 hingga September 2025 mencapai 123,14 juta bidang, sedangkan yang telah bersertifikat mencapai 96,98 juta bidang. Capaian ini mencerminkan percepatan signifikan dalam upaya menghadirkan kepastian hukum pertanahan di Indonesia.
Harison menambahkan, transformasi Kementerian ATR/BPN saat ini diarahkan untuk menjadi lembaga yang melayani, profesional, dan terpercaya. “Melalui berbagai program strategis seperti PTSL, kami berupaya memastikan masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah, serta ruang hidup yang tertata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain PTSL, Kementerian ATR juga terus memperkuat akses masyarakat terhadap aset produktif. Pada akhir September 2025, lembaga tersebut menyerahkan sertifikat tanah kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Penyerahan itu merupakan bagian dari program Redistribusi Tanah dan legalisasi aset lainnya, termasuk sertifikat lintas sektor.
Melalui sertifikat tanah yang sah dan diakui negara, Kementerian ATR berharap masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dapat menjadikan aset tanah sebagai modal pengembangan usaha.
“Dengan kepastian hukum atas tanah, diharapkan masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan dan memanfaatkan asetnya untuk kegiatan ekonomi produktif,” tutup Harison.