Indonesiainside.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengkaji ketersediaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan baku utama biodiesel 50 (B50) guna mendukung rencana pemerintah menerapkan kebijakan mandatori B50 pada semester II tahun 2026.
“Kami di Kementerian Perindustrian mendapat tugas untuk melihat feedstock (bahan bakunya),” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, di sela pembukaan Pameran Industri Agro di Jakarta, Rabu (29/10).
Menurut Putu, hasil evaluasi ketersediaan bahan baku B50 tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengkaji lebih lanjut kesiapan penerapan program B50, termasuk potensi penerapan kebijakan domestic market obligation (DMO) bagi CPO.
DMO merupakan kewajiban bagi perusahaan, terutama di sektor sumber daya alam, untuk memprioritaskan pasokan kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Kebijakan ini tengah dipertimbangkan sebagai langkah strategis untuk menjamin pasokan CPO domestik dalam mendukung program energi hijau nasional.
“Kementerian Perindustrian sebagai bagian dari pemerintah pasti akan mengikuti kebijakan yang diambil,” tambah Putu.
Pemerintah menargetkan mandatori B50, yakni bahan bakar solar dengan campuran 50 persen biodiesel (fatty acid methyl ester/FAME), dapat diterapkan pada semester kedua 2026. Program ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada impor solar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah tengah menyiapkan tiga alternatif untuk menjamin ketersediaan CPO, yaitu intensifikasi lahan sawit guna meningkatkan produktivitas di lahan yang sudah ada, pembukaan lahan baru, atau pemangkasan ekspor sawit melalui kebijakan DMO.
“Kalau kita memakai B50, tinggal ekspor yang kita kurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itu salah satu alternatif yang sedang kita lihat,” kata Bahlil.
Rencana pemangkasan ekspor CPO juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, program B50 diperkirakan membutuhkan tambahan CPO hingga 5,3 juta ton untuk memenuhi kebutuhan domestik.
“Produksi CPO Indonesia mencapai sekitar 46 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 20 juta ton diolah di dalam negeri, sementara 26 juta ton diekspor. Jadi, kita akan kurangi sebagian ekspor untuk mendukung program B50,” jelas Amran seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/10).