Indonesiainside.id – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menyoroti belum dibukanya akses menuju tempat ibadah yang dibangun secara mandiri oleh warga di Cluster Vasana dan Neo Vasana, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Persoalan tersebut dinilai telah berlangsung terlalu lama dan perlu segera diselesaikan.
Hal itu disampaikan Rikwanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait penolakan akses musala serta permasalahan sertifikat hak milik (SHM) tanah. Rapat tersebut digelar Komisi III DPR RI bersama jajaran kepolisian dan pemerintah daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2) kemarin.
Menurut Rikwanto, perjuangan warga untuk memiliki tempat ibadah sudah berlangsung lebih dari satu dekade sehingga seharusnya mendapat perhatian serius dari semua pihak, khususnya pihak pengembang.
Sebelumnya warga telah mengusulkan penyediaan fasilitas tempat ibadah kepada pihak pengembang, PT Hasana Damai Putra. Namun usulan tersebut tidak mendapatkan tanggapan. Warga kemudian berinisiatif membangun musala secara mandiri melalui kesepakatan bersama, termasuk membeli lahan di luar site plan pengembang dan membangun bangunan secara swadaya.
Perjuangan tersebut telah berlangsung sejak 2014 dan berlanjut pada 2020, 2022 hingga 2026. Meski bangunan musala sudah berdiri, akses menuju lokasi hingga kini belum dibuka. Kondisi itu dinilai menimbulkan dampak psikologis serta rasa ketidakadilan bagi warga.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menilai alasan penolakan pembukaan akses karena kekhawatiran akan tuntutan hukum merupakan alasan yang berlebihan, terlebih sudah ada dukungan dari berbagai pihak.
“Kalau sudah rapat bersama, setahu saya pengembang itu sangat punya power untuk mengiyakan atau tidak. Pengembang sepertinya memang tidak ada niat untuk itu dibuka. Ini pendapat saya. Dengan asumsi takut dituntut padahal dia sudah di-backup oleh Komisi III, Kapolres, Polda Metro Jaya, Bupati Bekasi, Camat, Lurah. Tidak ada yang ditakutkan untuk hal itu,” ujar Rikwanto.
Ia berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan tanpa perlu pertemuan lanjutan yang berlarut-larut. Menurutnya, dengan dukungan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, tidak ada alasan bagi pengembang untuk menunda pembukaan akses.
Saat ditemui seusai rapat, Rikwanto juga mengingatkan bahwa dalam RDP sebelumnya pada 25 Oktober 2025 telah ada kesepakatan dari berbagai pihak untuk membuka akses menuju musala tersebut.
“Bertahun-tahun kita harus hargai itu. Secara psikologis, pengembang juga harus menghargai itu. Saya rasa tidak ada sulitnya membuka akses itu,” tambahnya.
Komisi III DPR RI pun mendorong penyelesaian persoalan dilakukan secara bijak dengan mengedepankan hak warga untuk menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Bahkan, dalam RDP terakhir disepakati agar akses menuju musala dibuka paling lambat dalam waktu 30 hari.
“RDP 26 Februari ini mengamanahkan pihak-pihak terkait segera membuka akses paling lambat 30 hari. Ini kita lihat dan kita tunggu pelaksanaannya,” pungkas Rikwanto.