Kemenag Siapkan Ribuan Rumah Ibadah Ramah Pemudik, Menag Minta Dibuka 24 Jam Selama Arus Mudik

Indonesiainside.id – Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau masyarakat agar tidak memaksakan diri saat melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026. Para pemudik yang merasa lelah di perjalanan disarankan beristirahat di rumah ibadah yang telah disiapkan sebagai tempat singgah sementara di sepanjang jalur mudik nasional.

Untuk mendukung hal tersebut, Kemenag mencatat sebanyak 6.859 masjid di seluruh Indonesia telah terdaftar dan menyatakan siap berpartisipasi dalam program rumah ibadah ramah pemudik. Selain itu, terdapat pula 44 rumah ibadah umat Buddha yang tersebar di 11 provinsi, mulai dari Sumatera, Jawa hingga Kepulauan Nusa Tenggara serta berada di 32 kabupaten/kota yang juga siap melayani pemudik.

Rumah ibadah tersebut berada di jalur-jalur utama perjalanan mudik dan disiapkan sebagai tempat istirahat bagi masyarakat yang menempuh perjalanan jarak jauh. Kehadiran rumah ibadah lintas agama ini diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong sekaligus kepedulian sosial dalam melayani masyarakat selama musim mudik Lebaran.

Kesiapan layanan rumah ibadah tersebut dibahas dalam rapat internal Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama jajaran pimpinan eselon Kemenag di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, dikutip Rabu (10/3).

Dalam rapat tersebut, Menag menegaskan bahwa rumah ibadah di jalur mudik harus benar-benar siap memberikan pelayanan kepada masyarakat sepanjang periode arus mudik dan arus balik.

“Kita ingin agar rumah-rumah ibadah lintas agama yang berada di jalur mudik benar-benar siap melayani para pemudik. Rumah ibadah tersebut diharapkan dapat dibuka selama 24 jam selama masa mudik, karena para pemudik datang silih berganti sepanjang waktu,” ujar Menag.

Ia menambahkan, kesiapan layanan juga perlu didukung oleh petugas yang berjaga untuk menjaga keamanan para pemudik yang beristirahat.

“Perlu ada petugas yang berjaga agar keamanan tetap terjamin. Jangan sampai jamaah yang beristirahat justru mengalami kehilangan barang atau hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Menag juga mendorong pengelola rumah ibadah menyediakan fasilitas dasar bagi pemudik. Mengingat perjalanan mudik tahun ini berlangsung bertepatan dengan bulan Ramadan, ia berharap pengelola dapat menyediakan makanan berbuka puasa maupun sahur bagi para pemudik.

“Jika memungkinkan, disediakan takjil atau makanan berbuka bagi para pemudik, serta minuman atau makanan sederhana untuk sahur. Ini bagian dari pelayanan kemanusiaan dan kepedulian sosial,” kata Menag.

Selain itu, ia menekankan bahwa layanan tersebut sebaiknya diberikan secara gratis dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan.

“Pelayanan ini sebaiknya gratis. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan meminta bayaran kepada pemudik. Karena itu perlu koordinasi dengan aparat setempat agar layanan ini benar-benar bebas biaya,” ujarnya.

Menag juga mendorong pengelola rumah ibadah untuk menyediakan fasilitas tambahan guna meningkatkan kenyamanan pemudik, seperti tempat pengisian daya telepon seluler, ruang khusus ibu menyusui, hingga layanan sederhana seperti tambal ban atau obat-obatan ringan. Ia juga membuka peluang kerja sama dengan puskesmas terdekat untuk menyediakan layanan kesehatan dasar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad menyebut program tersebut telah memberikan dampak positif pada musim mudik tahun sebelumnya.

“Pada 2025, program Masjid Ramah Pemudik dimanfaatkan sekitar 1,7 juta pemudik. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, tingkat fatalitas kecelakaan pemudik juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Salah satu faktor pendukungnya adalah keberadaan masjid yang menjadi tempat singgah bagi para pemudik, khususnya pengguna sepeda motor,” jelasnya.

Abu Rokhmad menambahkan, pelaksanaan program tahun ini juga melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

“Masjid-masjid dalam program ini berada di sepanjang jalur mudik nasional dan pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan serta Kepolisian Republik Indonesia,” tandasnya.

Tinggalkan Komentar