Indonesiainside.id – Perdebatan soal status guru kembali mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menegaskan pentingnya kejelasan status Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi guru agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di lapangan.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Martabat Guru Indonesia, Forum Guru Banten, dan Himpunan Psikologi Indonesia di Kompleks DPR RI.
Dalam forum itu, Fikri menyoroti implementasi skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini beragam di daerah. Perbedaan skema, seperti status penuh waktu dan paruh waktu, dinilai berdampak langsung pada kesenjangan kesejahteraan guru.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya satu formulasi yang lebih tegas dan seragam terkait status ASN bagi tenaga pendidik ke depan.
Ia juga menekankan bahwa guru non-PNS tetap harus mendapatkan kepastian status, kesejahteraan, serta jaminan sosial yang layak, mengingat peran strategis mereka dalam sistem pendidikan nasional.
Selain itu, Fikri mengingatkan pentingnya penegasan definisi “guru” dalam RUU Sisdiknas. Tanpa kejelasan terminologi, implementasi kebijakan berpotensi berbeda antara pemerintah pusat dan daerah.
Ketidakjelasan istilah ASN, lanjutnya, juga bisa berdampak pada aspek administratif di pemerintah daerah, khususnya dalam pengajuan formasi tenaga pendidik yang harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Kami tidak mentolerir istilah-istilah ASN yang tidak jelas sumbernya masuk ke RUU Sisdiknas. Semangatnya adalah satu jenis ASN yang jelas untuk guru, agar Pemda tidak kasihan saat mengajukan formasi namun DAU-nya tidak bertambah. Guru harus memiliki posisi tertinggi,” tegasnya.
Isu ini menjadi krusial di tengah upaya reformasi sistem pendidikan nasional, di mana kepastian status dan kesejahteraan guru dinilai sebagai fondasi utama peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.