Indonesiainside.id – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi terkait status Jakarta sebagai ibu kota negara harus menjadi rujukan final dalam proses pemindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara.
Pernyataan itu disampaikan Indrajaya merespons Putusan MK Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (12/5/2026), MK menegaskan Jakarta masih sah berstatus sebagai ibu kota negara hingga Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota ke Nusantara.
Menurut Indrajaya, putusan tersebut menjadi penegasan penting bahwa seluruh tahapan pemindahan ibu kota harus berjalan berdasarkan kepastian hukum dan legitimasi konstitusional.
“Putusan MK harus menjadi pegangan final dalam memastikan seluruh kebijakan strategis nasional berjalan berdasarkan kepastian hukum, bukan sekadar kehendak politik. Ini merupakan penegasan bahwa setiap tahapan pemindahan ibu kota harus memiliki legitimasi konstitusional yang jelas,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Ia menilai, pemindahan ibu kota negara bukan hanya persoalan pembangunan fisik maupun infrastruktur semata, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas tata kelola pemerintahan, kesiapan aparatur sipil negara, efisiensi anggaran, hingga keberlanjutan pelayanan publik.
“Pemindahan ibu kota adalah agenda besar negara yang harus dipersiapkan secara matang dan komprehensif. Tidak cukup hanya membangun gedung dan fasilitas, tetapi juga memastikan seluruh aspek tata kelola pemerintahan siap dijalankan secara efektif,” tegasnya.
Indrajaya juga menyoroti bahwa kewenangan menerbitkan Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota sepenuhnya berada di tangan Prabowo Subianto sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Menurutnya, Presiden tentu memiliki pertimbangan strategis, administratif, dan konstitusional sebelum memutuskan waktu resmi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
“Jika hingga saat ini Keppres belum diterbitkan, artinya masih terdapat sejumlah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang, karena pemindahan ibu kota negara bukanlah perkara sederhana,” pungkasnya.