Pembatasan Internet di Rakhine Memasuki Minggu ke 5

Oleh: Nurcholis |

 

Indonesiainside.id, Rakhine–Pembatasan internet yang luas pada wilayah Rakhine yang bergejolak di Myanmar berjalan hingga minggu kelima pada hari Senin (22/7), sementara warga meminta pemerintah menghentikan pembatasan informasi yang ditakuti oleh kelompok-kelompok HAM dapat menyembunyikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Operator ponsel Telko telah menangguhkan layanan data Internet pada 21 Juni di delapan kota di seluruh Rakhine utara dan satu di lingkungan tetangga Chin – di mana tentara melawan pemberontak etnis Rakhine yang dikenal sebagai Tentara Arakan (AA) yang menginginkan otonomi dan lepas dari Myanmar.

Pihak berwenang mengklaim Internet sedang digunakan koordinasi operasi pemberontak, sementara kelompok-kelompok HAM menuduh, pembatasan itu dilakukan agar militer dapat bertindak sewenang-wenang, kutip Voice of America.

Pembatasan ini juga memengaruhi kehidupan sehari-hari dan menyebabkan ketakutan di antara orang-orang yang menghadapi tantangan menerima berita apa pun baik tentang perkembangan terkini dalam banjir atau berita tentang konflik yang sedang berlangsung.

“Ini seperti perlindungan informasi,” Saw Oo dari kota Mrauk-UU mengatakan kepada AFP, menambahkan bahwa orang tidak mendapatkan berbagi informasi tentang rincian cuaca selama musim hujan.

Penduduk kota Maungdaw, Hla Hla, mengatakan juga dianggap berisiko menggunakan kartu sim dari negara tetangga Bangladesh karena dapat menyebabkan penangkapan.

“Kami benar-benar takut tertangkap,” katanya.

Dalam beberapa bulan terakhir, pasukan menyerbu desa dalam upaya untuk memberantas anggota AA dan pendukung mereka.

Militer juga membenarkan bahwa pihaknya menembak mati enam tahanan Rakhine pada akhir April, dengan mengatakan bahwa pasukannya bertindak untuk membela diri.

Wilayah Rakhine Utara juga merupakan lokasi aksi militer pada 2017 yang menyebabkan lebih dari 740.000 etnis Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Para penyelidik PBB telah meminta agar para jenderal Myanmar bertanggung jawab atas kampanye agar dituntut atas tuduhan kasus pembantaian (genosida).

Pekan lalu Washington melarang kepala militer yang kuat Min Aung Hlaing mengunjungi Amerika Serikat atas peran kepemimpinannya dalam upaya “pembersihan etnis”.

LSM Fortify Rights mengatakan pemblokiran internet adalah salah satu aksi terpanjang di dunia dan mempengaruhi sekitar satu juta warga sipil.

“Bahkan jika itu dimaksudkan untuk menargetkan para militan, itu sangatlah tidak proporsional,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

Tetapi Myo Swe, Direktur Jenderal Departemen Pos dan Telekomunikasi Myanmar, membela penutupan atas nama “kepentingan umum”.

“Kami masih belum tahu kapan [akses internet] akan dilanjutkan,” katanya.

Menurut media pemerintah, AA menembakkan dua roket ke kapal-kapal angkatan laut yang berlabuh di Rakhine utara, Sabtu. Tidak ada korban. (ck)

Tinggalkan Komentar