Pengamat Sebut Kewajiban NIB dan KBLI Jadi Sinyal Indonesia Tak Lagi Sekadar Pasar bagi Agoda CS

Indonesiainside.id – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan platform Online Travel Agent (OTA) asing seperti Agoda, Booking.com, dan Airbnb memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dinilai sebagai langkah strategis untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil di sektor pariwisata digital. Aturan tersebut juga dianggap menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha yang memperoleh keuntungan dari pasar Indonesia harus tunduk pada regulasi nasional.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai kebijakan yang diinisiasi Kementerian Pariwisata tersebut merupakan bentuk inovasi kebijakan yang selama ini dinantikan. Menurutnya, keberadaan OTA asing yang beroperasi di Indonesia tanpa memenuhi sejumlah aspek legalitas usaha telah menimbulkan ketimpangan dengan pelaku usaha domestik yang wajib mematuhi berbagai regulasi.

“Kalau ini penting dalam konteks untuk supaya para OTA, agen-agen asing itu mau menghormati atau mau tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, saya rasa kebijakan ini sebagai sebuah inovasi kebijakan,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (18/6).

Trubus menilai kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan kompetisi antara perusahaan digital asing dan pelaku usaha lokal. Selama ini, kata dia, banyak OTA domestik yang merasa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena harus memenuhi berbagai kewajiban usaha, sementara kompetitor asing dinilai memperoleh ruang gerak yang lebih longgar.

“OTA dalam negeri merasa ada kesenjangan sosial,” ucapnya.

Lebih jauh, ia melihat kepatuhan terhadap NIB dan KBLI tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga berpotensi mendorong investasi yang lebih besar dari OTA asing di Indonesia. Dengan memiliki entitas usaha yang jelas dan memperluas jaringan operasional di berbagai daerah, perusahaan-perusahaan tersebut dapat berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru.

“Kalau mereka bisa mengembangkan (kantor cabang) di berbagai wilayah di Indonesia, karena itu kan menyerap tenaga kerja,” tutur dia.

Trubus juga menyoroti fenomena sejumlah OTA asing yang selama ini menjalankan bisnis di Indonesia tanpa mengikuti seluruh aturan yang berlaku. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa Indonesia hanya dipandang sebagai pasar untuk memperoleh keuntungan, tanpa adanya komitmen yang seimbang terhadap kewajiban usaha dan regulasi nasional.

“Mereka dengan cara-cara yang menurut saya lebih diskriminatif, sehingga mereka memandang Indonesia seolah-olah hanya sebagai pasar saja, karena itu mereka tidak mau tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia. OTA-OTA domestik seringkali diperlakukan tidak adil,” kata Trubus.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan disertai pendekatan komunikasi yang baik. Menurutnya, pemerintah perlu membangun kepercayaan dengan pelaku usaha asing agar proses penyesuaian regulasi berjalan lancar tanpa mengganggu iklim investasi di sektor pariwisata digital.

“Memang ini perlu perlu sosialisasi yang baik, karena ini kan menyangkut trust (kepercayaan), jadi bagaimana kita meyakinkan mereka, pemberlakuannya lebih lebih soft mungkin gitu, lebih moderat,” tutup dia.

Tinggalkan Komentar