Indonesiaonside.id — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imas Aan Ubudiyah mendesak pemerintah segera memastikan penyelesaian kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari yang berdampak terhadap 1.645 nasabah dengan nilai dana sekitar Rp697 juta.
Desakan tersebut disampaikan Imas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para korban KSP Mekarsari di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Imas menyatakan, persoalan tersebut tidak dapat dilihat semata-mata sebagai masalah internal koperasi karena menyangkut dana masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola.
“Kami prihatin dengan kasus gagal bayar yang dialami para nasabah KSP Mekarsari. Ini bukan sekadar persoalan koperasi, tetapi menyangkut hak masyarakat atas dana yang mereka percayakan untuk disimpan,” ujar Imas.
Ia meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai mekanisme dan waktu penyelesaian sehingga para nasabah mengetahui kapan serta bagaimana dana mereka dapat dikembalikan.
Menurut Imas, kepentingan nasabah harus menjadi prioritas dalam penyelesaian kasus tersebut. Terlebih, sebagian nasabah merupakan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, TNI, dan Polri.
“Mereka menyimpan uang bukan untuk mengambil risiko, tetapi untuk menjaga keamanan dan memenuhi kebutuhan di masa tua. Jangan sampai ketika membutuhkan dananya, justru mereka harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kembali uang yang selama ini mereka simpan,” katanya.
Soroti Aset Koperasi
Dalam RDPU tersebut, Imas mengungkapkan adanya sejumlah persoalan lain yang perlu mendapat perhatian pemerintah, termasuk terkait kepemilikan aset koperasi.
Menurut dia, terdapat aset yang tercatat atas nama ketua koperasi. Kondisi tersebut, kata Imas, berpotensi tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (7) Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023, yang mengatur bahwa aset koperasi wajib tercatat atas nama badan hukum koperasi yang bersangkutan.
“Fakta-fakta yang muncul dalam RDPU menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang perlu segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Imas meminta pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk memastikan kondisi dan keberadaan aset koperasi, termasuk bagaimana aset tersebut dapat digunakan dalam penyelesaian kewajiban kepada para nasabah sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena nasabah menjadi pihak yang paling terdampak.
Nasabah Butuh Kepastian
Imas menegaskan pemerintah tidak cukup hanya mengidentifikasi persoalan yang terjadi di KSP Mekarsari. Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme penyelesaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Menurut kami, yang paling penting sekarang adalah bagaimana hak para nasabah dipenuhi. Harus ada kepastian penyelesaian, transparansi mengenai aset dan kondisi koperasi, serta langkah konkret untuk mengembalikan dana mereka. Jangan sampai para korban terus menunggu tanpa kepastian,” pungkasnya.
Ia berharap proses penyelesaian kasus tersebut dilakukan secara transparan dengan menempatkan hak nasabah sebagai prioritas.
Menurut Imas, kejelasan mengenai kondisi koperasi, aset yang dimiliki, serta skema pengembalian dana menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian kepada ribuan nasabah yang terdampak.