Oleh: Suandri Ansah
Indonesiainside.id, Jakarta — Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) bersama Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) menggelar Ijtima Ulama IV di Hotel Lor In, Sentul, Bogor. Salah satu bahasannya adalah pematangan rencana pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia (MPUI).
Ketua PA 212, Slamet Ma’arif menjelaskan pembentukan MPUI telah diamanatkan dalam ijtimak ulama pertama. MPUI akan jadi wadah para ulama untuk mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai persoalan agama dan kebangsaan.
“Hari ini sudah ada beberapa provinsi yang menyatakan kesiapannya membentuk MPUI, itu kita lihat perkembangannya,” ujar Slamet, Senin (5/8).
Slamet memaparkan, MPUI akan berfungsi sebagai fasilitator ulama dalam penyelenggaraan ijtimak dan berbagai diskursus keumatan. Lewat ijtimak hari ini, rencana pembentukan MPUI akan dilihat keseriusannya.
“Sekarang kita dengar perkembamgannya. Kalau ada persoalan umat lembaga itulah yang akan menggodok dan merumuskannya,” kata Slamet.
Sekilas, MPUI secara fungsi dan organisasi mirip dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didirikan tahun 1975. Dalam laman resminya, MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.
Slamet membantah jika MPUI nantinya akan menyaingi peran MUI. Majelis ulama yang digagas dalam ijtimak ulama itu akan menjadi pelengkap dan pendorong dakwah yang dilakukan MUI.
“Kalau dakwah ada berbagi komponen yang ada silahkan MUI dengan MUI-nya, MPUI melengkapi dan membantu karena tidak semua ulama terkover pada MUI,” kata Slamet.
“Ulama kembali pada fitrahnya sebagai pengingat, penegur, pengkritik bagi pemerintah. Kita bagi-tugas lah, enggak ada saing-saingan,” imbuhnya. (EP)