Indonesiainside.id – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PA 212 Novel Bamukmin mengungkapkan, sudah sejak lama pihaknya mengimbau agar BPIP segera dibubarkan.
Imbaun pembubaran itu pasca keluarnya surat presiden soal Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Kita sudah teriak-teriak sejak lama segera bubarkan BPIP,” kata Novel, Kamis (15/8/2024).
Dia juga menuturkan, sedari sejak awal pengubahan dari RUU HIP ke RUU BPIP, poinnya bukan pada penguatan payung hukum saja, akan tetapi nantinya dipergunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan penguasa.
“Dari awal sudah harga mati RUU HIP wajib dibatalkan atau dicabut. Tidak ada kompromi untuk diganti dengan RUU BPIP, karena RUU HIP atau turunannya sudah cacat permanen, ingin menafsirkan tunggal Pancasila demi kepentingan penguasa,” ujarnya.
“Dan ini diduga untuk mengkerdilkan syariat Islam dan tetap memberi peluang kepada pengembangan ajaran komunis,” tegasnya.
Sebelumnya, beredar kabar tentang larangan anggota Paskibraka mengenakan hijab. Kabar itu disertai foto resmi Paskibraka 2024.
Tak ada satu pun anggota yang menggunakan hijab meskipun sebagian mereka berhijab di keseharian. Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) buka suara soal para anggota Paskibraka 2024 putri yang berhijab justru lepas jilbab saat dikukuhkan Presiden Jokowi.
BPIP menyatakan para calon anggota Paskibraka sebelumnya telah menandatangani surat persetujuan saat mendaftar, termasuk untuk mengikuti atribut seragam yang ditentukan.
Mereka disebut lepas jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendera Merah Putih saat upacara 17 Agustus.
“Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela, untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024, dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 tahun 2024,” ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam siaran pers yang diterima Rabu (14/8/2024).