Polemik RUU Permusikan Membelenggu Kreativitas

Oleh: Anisa Tri Kusuma |

Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan terus menuai pro dan kontra di antara para musisi. Anang Hermansyah yang juga menjabat di parlemen pun tak lepas dari caci maki

Indonesiainside.id, Jakarta — Melalui channel Youtube pribadinya, The Hermansyah A6, ayah empat anak ini akhirnya buka suara. ‘Itu adalah RUU, saya harus ceritakan sejarahnya agar tidak missing link. Awalnya (memang) saya ajukan UU ini, tapi sebelum ini menguat, banyak seniman pernah ke parlemen. Kita diskusi di badan legislasi. Terjadi dialog antar pelaku seni dan parlemen,” ujar Anang Hermansyah, seperti yang dilansir dari channel Youtube pribadinya, Senin (04/02).

Masih soal RUU Permusikan, Jerinx, personel SID salah seorang musisi yang menolak RUU ini dengan tegas. Menurut keterangan yang ia tulis pada akun Instagramnya, Jerinx menyebutkan, “RUU Permusikan ini tidak perlu dan justru berpotensi merepresi musisi.”

Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan tengah menjadi perbincangan hangat sejak sejumlah musisi seperti Glenn Fredly dan Rian d’Masiv mendatangi Ketua DPR Bambang Soesatyo, anggota Komisi X Maruarar Sirait dan anggota Komisi X Anang Hermansyah, Senin (28/1).

Mereka meminta draf RUU Permusikan diperbaiki, terkait isi dari draft RUU Permusikan yang terbaru dinilai cukup mengganggu musisi. Draf yang dirancang 15 Agustus 2018 silam tersebut, berisi sejumlah pasal yang ‘menggelitik.’ Salah satunya Pasal 5, yang membuat musisi geram lantaran merasa proses kreasinya dibatasi. Pasal yang berisi tujuh ayat itu bicara soal larangan dalam penciptaan musik.

Salah satu ayat menjelaskan, dalam proses kreasi musisi dilarang mendorong khalayak melakukan kekerasan serta melawan hukum, dilarang membuat konten pornografi, dilarang memprovokasi pertentangan antarkelompok, dilarang menodai agama, dilarang membawa pengaruh negatif budaya asing dan dilarang merendahkan harkat serta martabat manusia.

Ada hukuman pidana bagi musisi yang melanggar aturan itu yang diatur pada Pasal 50, meski belum ada keterangan berapa lama penjara atau berapa banyak denda uangnya. Pasal tersebut dinilai berpeluang membelenggu kebebasan berekspresi musisi.

Bayangkan jika pembuat lagu-lagu bernada kritik, yang mungkin berpotensi mendorong khalayak melakukan kekerasan serta melawan hukum seperti tercantum dalam Pasal 5, semua dipidanakan.

Vokalis band Seringai, Arian lewat akun Twitter pribadinya @aparatmati menyebut bahwa poin dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. “RUU Permusikan buat gue gak perlu. Masalah industri musik, hak cipta, perdagangan, & lainnya kan sudah ada UU-nya juga, disempurnakanlah. apalagi dalam RUU Permusikan banyak pasal2 karet yang mengekang kreativitas. di negara lain gak ada UU sejenis, karena memang gak perlu,”

“Masalah industri musik, hak cipta, perdagangan, & lainnya kan sudah ada UU-nya juga, disempurnakanlah. Apalagi dalam RUU Permusikan banyak pasal2 karet yang mengekang kreativitas. Di negara2 lain gak ada UU sejenis, karena memang gak perlu,” ungkap Arian dalam twit-nya

Pengamat musik Wendi Putranto pun menilai Pasal 5 RUU Permusikan sangat tidak jelas karena tidak ada tolok ukur yang pasti. Misalnya, tidak ada penjelasan pasti soal hal-hal yang dilarang dalam pasal tersebut. Bila RUU Permusikan sah, katanya, bisa saja musisi seperti Iwan Fals yang kerap melahirkan lagu kritik dipidanakan. “Kalau baca Pasal 5, ini merendahkan kecerdasan intelektual seniman, khususnya pencipta lagu. Enggak perlu dilarang kayak begitu, setiap musisi pasti punya self-censorship. Kalau mau ada aturan, kasih tolok ukur yang jelas,” kata Wendi.

Wendi menjelaskan, sebenarnya uji kompetensi dalam musik klasik merupakan hal yang lumrah. Tapi uji kompetensi untuk ranah musik lain adalah hal yang aneh dan perlu dipertanyakan. Apalagi bentuk dan pemberi uji kompetensi itu tidak jelas kualifikasinya. “Kalau musisi yang tidak ikut uji kompetensi bisa dianggap musisi ilegal, jatuhnya jadi melawan hukum. Seperti pengendara yang enggak punya Surat Izin Mengendara (SIM), pengendara ilegal,” kata Wendi.

Dengan masih banyaknya cacat pada RUU Permusikan itu, Wendi menyimpulkan, drafnya masih banyak yang perlu diperbaiki, atau jangan memaksakan bila tidak ada urgensi. RUU Permusikan harus dibuat sebaik mungkin dengan melibatkan pelaku musik, ahli dan lain-lain. Selain itu, perlu juga sosialisasi yang masif agar banyak pihak yang tahu. “Mending bikin peraturan menteri tentang tata kelola industri musik. Bukan menghalangi kebebasan ekspresi musisi,” tegas Wendi. (Kbb)

Tinggalkan Komentar