Resmi! Prolegnas DPR RI Cabut RUU Permusikan

Oleh: Anisa Tri Kusuma

Indonesiainside.id, Jakarta — Penolakan Rancangan Undang-Undang Permusikan oleh ratusan musikus Tanah Air yang sempat bergulir di DPR RI, akhirnya berujung sesuai harapan. Pada hari Senin (17/6), Draf RUU Permusikan telah resmi ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Pengamat musik Wendi Putranto yang didapuk untuk mewakili Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, menyampaikan kabar ini melalui sebuah cuitan terbarunya di Twitter. “Barusan menerima kabar gembira via grup @kntlruup bahwa RUU Permusikan telah resmi ditarik DPR dari daftar Prolegnas RUU Prioritas 2019 pada pukul 17:00 hari ini. #ruupermusikan #kntlruup,” tulis Wendi Putranto melalui unggahan di Twitter @wenzrawk, Senin (17/6).

Kegembiraan pun tak mampu dibendung oleh warganet yang sangat mendukung penolakan terhadap RUU Permusikan sejak awal.

“gw sih saran experties aja yg ngerumusin (tapi siapa yah), jangan orang2 yg punya kedekatan emosionil sama Lembaga2 atau Legislatif sekalipun, terbukti kmarin 80% isinya,” ngawur tulis akun @MSSFunkdelic

“Merdekaaaa terimakasih @danillajpr udah bikin petisi,” tulis akun @MbahTeddy

Arif Wibowo, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang memimpin rapat DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (17/6).

“Betul sudah dicabut, itu berdasarkan keputusan rapat Baleg dengan pemerintah. Baru saja, pukul setengah 4 sore tadi,” katanya seperti yang dikutip dari CNN Indonesia.

Dengan demikian, ia menegaskan, perbincangan soal RUU itu di DPR sudah tidak mungkin ada lagi.

Pasal Penuh Kontroversi

Sebelumnya, tak kurang dari 200 pelaku musik di Tanah Air membentuk Koalisi Nasional untuk menolak RUU Permusikan. Koalisi Nasional menyatakan bahwa tidak ada hal genting yang mengharuskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah untuk memasukkan permasalahan musik ke dalam sebuah undang-undang.

Menurut Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan lagi, undang-undang tersebut akan membatasi serta menghambat perkembangan serta kreativitas para musikus. Malahan, para pekerja musik jadi bisa ditekan.

RUU Permusikan sempat mengundang polemik di Tanah Air. Banyak musikus yang menolak rancangan itu, namun ada juga yang meminta agar naskah undang-undang tersebut direvisi. RUU tersebut menuai kontroversi dimana koalisi penolak RUU Permusikan mempermasalahkan Pasal 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 42, 49, 50, dan 51.

Pasal-pasal tersebut dinilai menimbulkan pasal karet dan menyudutkan industri musik independen. Pasal 5 menyatakan bahwa seorang musisi dilarang menciptakan lagu yang menista, melecehkan, menodai, dan memprovokasi.

Cholil Mahmud, vokalis Efek Rumah Kaca, mengatakan beleid itu memuat kalimat yang multi tafsir dan membuka ruang bagi kelompok penguasa atau siapapun untuk mempersekusi proses kreasi yang tidak mereka sukai.

Pasal 10 mensyaratkan sertifikasi pekerja musik. Musisi Jason Ranti menyatakan bahwa pasal tersebut malah mendukung industri besar dan tidak memberikan ruang kepada musisi untuk mendistribusikan karya secara mandiri. (*/Dry)

Tinggalkan Komentar