Oleh: Jee Jaini
Indonesiainside.id, SURABAYA – Tuntutan buruh yang demo di DPRD Jatim langsung direspons wakil rakyat. Seperti pada aksi #SurabayaMenggugat beberapa hari lalu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi mendatangi massa dan berbicara pada mereka dengan berdiri di atas mobil.
Ia menyampaikan bahwa apa yang dituntut para buruh sudah disepakati dan dituangkan dalam bentuk berita acara. Menurut Kusnadi, ada empat poin yang menjadi kesepatan antara DPRD Jatim dengan para perwakilan buruh.
Pertama adalah sepakat untuk membentuk perda jaminan pesangon dimasukkan dan dibahas prolegda melibatkan elemen buruh Jatim. “Mudah-mudahan nanti pada peringatan Hari Buruh akan jadi hadiah,” kata Kusnadi.
Namun ia tidak bisa menjanjikan perda itu selesai di tahun ini. “Kalau tidak tunggu…tunggu 2020. Mari dirancang akademiknya, rancang perdanya dan DPRD Jatim akan mengesahkannya,” ungkapnya.
Kesepakatan kedua, adalah DPRD Jatim, Pemprov Jatim dan elemen buruh di Jatim untuk melakukan audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. Dikatakan, audiensi itu untuk mendiskusikan tentang UU N0 13 tahun 2013.
“Kami bersama Kapolda dan perwakilan Pemrov Jatim akan mengawal sampai ke Jakarta,” ujar Kusnadi kembali.
Ketiga adalah sepakat mengadakan rapat jajak dengar pendapat membahas tentang disparitas upah oleh DPRD Jatim, Pemprov Jatim, pemkot serta pemkab di bulan Oktober ini. “Kami juga dapat banyak keluhan elemen buruh di kabupaten atau kota, disparitasnya terlalu tinggi,” kata Kusnadi.
Terakhir adalah sepakat segera membentuk BPRS atau Badan Pengawas Rumah Sakit, selambat – lambatnya 2020. “Saya selaku ketua DPRD Provinsi Jatim, yang menandatangani dan seizin semua anggota DPRD Jatim,” ujarnya. (Jee)