UMP 2026 Diprotes Buruh, Legislator Ingatkan Upah Harus Penuhi Kebutuhan Hidup Layak

Indonesiainside.id – Rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menuai penolakan dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan juga menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Jumat (19/12) sebagai bentuk protes terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang dinilai minim pelibatan serikat pekerja dan berpotensi melemahkan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL).

KSPI memperkirakan, penggunaan indeks tertentu dalam RPP tersebut hanya akan mendorong kenaikan UMP 2026 di kisaran 4-6 persen. Angka ini dinilai lebih rendah dibandingkan kenaikan UMP 2025 yang mencapai 6,5 persen, sehingga dikhawatirkan berdampak pada penurunan daya beli buruh.

Menanggapi polemik tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai persoalan UMP 2026 tidak bisa dilihat semata dari besaran persentase kenaikan, melainkan harus ditinjau dari substansi perlindungan kesejahteraan pekerja sebagaimana diamanatkan konstitusi. Ia menyebut, dalam pemaparan Menteri Ketenagakerjaan, indeks kenaikan upah berada pada rentang 0,5 hingga 0,9.

“Ini jelas lebih baik dibanding PP 51 Tahun 2023 yang hanya berada di kisaran 0,1 sampai 0,3. Selain itu, sudah mengacu pada kebutuhan hidup layak serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168,” kata Edy dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (18/12/2025).

Menurut Edy, dengan asumsi inflasi sekitar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka kenaikan UMP 2026 secara realistis berada di kisaran 5,5 hingga 7,5 persen. Rentang tersebut dinilainya masih sejalan dengan harapan buruh untuk menjaga daya beli dan mencegah penurunan upah riil. Meski demikian, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa formula penghitungan bukan satu-satunya acuan.

“Kalau upah minimum masih di bawah KHL, maka yang harus dijadikan patokan adalah KHL. Upah minimum harus dinaikkan hingga memenuhi kebutuhan hidup layak. Ini bagian dari amanat UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak,” tegasnya.

Edy juga mengingatkan bahwa kenaikan upah nominal tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila tidak dibarengi dengan pengendalian inflasi, khususnya pada komponen pangan, perumahan, dan transportasi yang menjadi kebutuhan utama pekerja.

“Upah bisa naik, tapi kalau harga beras, sewa rumah, dan transportasi naik lebih tinggi, maka upah riil justru turun. Karena itu, pemerintah wajib menjaga inflasi dan memperkuat subsidi kebutuhan dasar agar daya beli buruh benar-benar terjaga,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edy mendorong agar kebijakan UMP diimbangi dengan dukungan konkret bagi UMKM dan pekerja sektor informal, baik melalui peningkatan keterampilan maupun subsidi langsung kebutuhan pokok. Menurutnya, kesejahteraan pekerja tidak boleh hanya dibebankan kepada pengusaha semata.

“Negara harus hadir melalui APBN dan APBD, terutama untuk pekerja UMKM dan informal, agar kebijakan upah tidak memperlebar kesenjangan dan benar-benar menurunkan angka kemiskinan,” pungkas Legislator dari Dapil Jawa Tengah III tersebut.

Tinggalkan Komentar