Indonesiainside.id – Temuan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mendapat perhatian dari Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik, khususnya di platform digital, agar produk berbahaya tidak semakin luas beredar di masyarakat.
Menurut Netty, perlindungan konsumen tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap produk ilegal, tetapi juga harus diiringi dengan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat lebih selektif dalam memilih produk kosmetik.
“Temuan ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat. Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti pada penindakan, tetapi juga harus dibarengi dengan edukasi yang masif agar masyarakat tidak mudah tergiur produk yang menjanjikan hasil instan,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7).
Sebanyak 14 kosmetik yang diumumkan BPOM terdiri dari berbagai jenis produk, mulai dari krim malam, kutek, tabir surya, serum tubuh, pelembap, krim pemutih, hingga toner. Produk-produk tersebut diketahui mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, klobetasol propionat, mometason furoat, serta pewarna merah K10.
Kandungan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai dampak kesehatan, mulai dari kerusakan kulit, gangguan organ tubuh, hingga meningkatkan risiko kanker.
Netty mengapresiasi langkah BPOM yang telah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap produk-produk tersebut. Menurutnya, masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan keinginan masyarakat memperoleh kulit putih atau wajah mulus secara instan.
“Kita perlu membangun kesadaran bahwa tidak ada hasil instan yang sebanding dengan risiko kesehatan jangka panjang. Produk yang mengandung merkuri, steroid, atau bahan berbahaya lainnya dapat menyebabkan kerusakan kulit permanen, gangguan organ tubuh, bahkan meningkatkan risiko penyakit yang lebih serius,” katanya.
Netty juga meminta BPOM memperkuat pengawasan terhadap penjualan kosmetik melalui marketplace dan media sosial. Menurutnya, kanal digital masih menjadi jalur utama beredarnya produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar.
“Pengawasan di marketplace dan media sosial harus semakin diperkuat. Di sisi lain, kolaborasi dengan platform digital juga penting agar produk yang tidak memiliki izin edar dapat segera diturunkan sebelum menjangkau lebih banyak konsumen,” ujarnya.
Selain memperketat pengawasan, ia mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar selalu memeriksa legalitas produk sebelum membeli. Konsumen juga diminta tidak mudah percaya pada promosi atau testimoni yang berlebihan di media sosial.
“Konsumen adalah garda terdepan dalam melindungi dirinya sendiri. Biasakan melakukan cek legalitas produk melalui aplikasi atau situs resmi BPOM. Jangan hanya tergiur harga murah atau klaim hasil yang cepat, karena kesehatan jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat,” tegasnya.
Netty berharap temuan BPOM menjadi momentum memperkuat perlindungan konsumen melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, platform digital, dan masyarakat.
“Perlindungan masyarakat dari kosmetik berbahaya membutuhkan kerja sama semua pihak. Negara harus hadir melalui pengawasan yang kuat, pelaku usaha harus mematuhi regulasi, dan masyarakat perlu menjadi konsumen yang semakin cerdas dalam memilih produk yang aman dan legal,” pungkasnya.