Indonesiaonside.id — Nama Fatimah Azzahra sebelumnya mencuat di ruang publik setelah video dirinya dalam sebuah aksi mahasiswa viral di media sosial. Dalam video tersebut, Fatimah terlihat berdebat secara terbuka dengan aparat kepolisian di tengah suasana aksi.
Keberaniannya menyampaikan pendapat di hadapan aparat membuat sosok Fatimah kemudian mendapat perhatian luas. Dari lapangan aksi, namanya bergerak ke ruang publik yang lebih besar: dari video viral, perbincangan media sosial, hingga panggung perdebatan mengenai kebijakan pemerintah.
Kini, Fatimah kembali menjadi perhatian setelah terlibat dalam perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Qodari.
Perjalanan tersebut menarik karena memperlihatkan perubahan arena perjuangan mahasiswa. Jika sebelumnya perdebatan berlangsung di tengah panasnya aksi dan berhadapan langsung dengan aparat, kini pertarungan argumentasi berpindah ke ruang diskusi yang disaksikan publik lebih luas.
Fatimah membawa suara kritis mahasiswa dengan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintah. Ia mempertanyakan bagaimana sebuah kebijakan dibuat, bagaimana publik dilibatkan, serta bagaimana pemerintah memastikan kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara Qodari mempertahankan pentingnya program MBG sebagai salah satu kebijakan pemerintah.
Perdebatan pun mempertemukan dua dunia: keberanian aktivisme mahasiswa dan kekuatan narasi kebijakan pemerintah.
Fatimah memiliki modal penting berupa keberanian berbicara. Namun, keberanian saja tidak cukup. Di meja debat, keberanian harus ditemani data.
Sebaliknya, pemerintah juga memiliki modal berupa kewenangan dan sumber daya untuk menjalankan kebijakan. Namun, kewenangan juga bukan tiket bebas dari kritik.
Di sinilah debat menjadi menarik.
Pemerintah membutuhkan masyarakat untuk percaya. Masyarakat membutuhkan pemerintah untuk menjelaskan.
Dan keduanya bertemu di satu tempat yang agak kejam: ruang publik.
Di ruang itu, tidak ada argumen yang benar-benar aman. Pernyataan dapat dipotong, disebarkan, dikomentari, diperdebatkan ulang, bahkan menjadi meme sebelum pembicaranya sempat minum kopi.
Fatimah menjadi sosok yang viral karena berani berdebat dengan aparat saat memimpin aksi ditambah keberanian dan kecerdasannya dalam debat soal MBG melawan Qodari. Ini mendapat perhatian tersendiri.
Ia bukan sekadar datang membawa kritik. Ia datang dengan reputasi sebagai mahasiswa yang sebelumnya sudah menunjukkan keberanian berbicara di tengah situasi aksi.
Namun, panggung debat memiliki tuntutan berbeda.
Di jalan, keberanian menjadi modal utama untuk menyampaikan suara. Di ruang debat, keberanian harus berjalan bersama argumentasi, data dan kemampuan menjawab balik.
Jika kritik terhadap MBG hanya berhenti pada pertanyaan, pemerintah dapat menjawab dengan narasi kebijakan.
Tetapi jika kritik tersebut dilengkapi data, penelitian dan alternatif kebijakan, ruang gerak jawaban pemerintah menjadi lebih sempit.
Begitu pula sebaliknya.
Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa MBG adalah program baik. Publik berhak mengetahui bagaimana program tersebut dijalankan, berapa biayanya, bagaimana pengawasannya, dan apa yang dilakukan ketika terjadi persoalan.
Sebab, program pemerintah bukan makanan di meja makan yang cukup dinilai dari penampilannya.
Kritik Jangan Dimatikan, Narasi Jangan Dipaksakan
Keberanian Fatimah berhadapan dengan aparat di lapangan dan keberaniannya mengkritik kebijakan pemerintah menunjukkan satu hal: ruang publik membutuhkan orang yang berani bertanya.
Tetapi keberanian bertanya harus diikuti kesediaan mendengar jawaban.
Begitu pula pemerintah.
Kemampuan menjawab kritik tidak boleh berubah menjadi kebiasaan untuk menganggap setiap kritik sebagai ancaman.
Pemerintah yang hanya ingin mendengar pujian ibarat sopir yang mencopot kaca spion karena tidak suka melihat kendaraan yang mendahului.
Mobil memang tetap jalan.
Tetapi risiko menabraknya juga semakin besar.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan pertandingan siapa paling keras berbicara.
Publik membutuhkan jawaban.
Fatimah perlu membawa data. Pemerintah perlu membawa bukti. Keduanya perlu membawa argumentasi.
Karena kalau debat hanya berakhir dengan tepuk tangan masing-masing kubu, sementara persoalan MBG tetap berada di lapangan, maka yang paling bergizi mungkin memang baru narasinya.
Masyarakat masih menunggu makanan utamanya, yakni kebijakan yang benar-benar bergizi.