Indonesiainside.id – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diarahkan pada tujuan awalnya, yakni menekan angka stunting dan mengatasi malnutrisi. Menurutnya, intervensi gizi harus diprioritaskan bagi kelompok yang paling membutuhkan agar program mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Pernyataan tersebut disampaikan Edy usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Koalisi MBG Watch di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Edy mengungkapkan bahwa sejak awal Komisi IX telah memberikan sejumlah catatan terhadap implementasi MBG. Salah satunya terkait belum jelasnya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program, serta perubahan kebijakan yang dinilai menyulitkan fungsi pengawasan.
“Program ini memang program kampanye Presiden. Tetapi dari awal desainnya banyak melalui proses trial and error. Regulasi juga belum jelas. Kami yang mengawasi saja bingung karena setiap hari berubah. Karena itu kami mendorong betul Perpres Nomor 115 itu keluar, akhirnya keluar di bulan November,” ujarnya.
Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, perluasan cakupan penerima MBG tidak boleh menggeser tujuan utama program. Ia menilai bantuan gizi harus diprioritaskan kepada kelompok yang memiliki risiko tinggi mengalami stunting maupun malnutrisi karena penanganannya membutuhkan intervensi yang tepat dan cepat.
“Kalau kita ingin mengintervensi masalah nutrisi, penerima manfaatnya dua, kelompok resiko tinggi yang malnutrisi dan stunting yang itu berhubungan dengan Generasi Emas 2045,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Selain sasaran program, Edy juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), serta instansi terkait lainnya perlu dioptimalkan agar pengawasan keamanan pangan dan penanganan stunting berjalan lebih efektif.
Ia menilai koordinasi lintas sektor akan membuat MBG tidak hanya berfungsi sebagai program penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mampu memberikan dampak terhadap penurunan stunting, pemberdayaan petani dan UMKM, serta peningkatan kualitas gizi masyarakat.
“Jadi masih banyak hal yang memang keterlibatan lembaga-lembaga perlu dielaborasi dan itu butuh regulasi yang kuat,” katanya.
Untuk memperkuat evaluasi program, Edy mendukung usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola MBG. Menurutnya, keberadaan panja akan membantu memastikan tata kelola program berjalan lebih baik sekaligus menjadi ruang evaluasi secara menyeluruh.
“Kami semua mendukung program Presiden dalam konteks perbaikan tata kelola. Yang kami inginkan, MBG benar-benar berdampak pada penurunan malnutrisi, penurunan stunting, dan terwujudnya Generasi Emas 2045,” pungkasnya.