Achmad Michdan: Slamet Ma’arif Tidak Masuk Struktur BPN

Oleh: Ahmad Z.R |

Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif disebut telah membantah bahwa dirinya masuk ke dalam struktur BPN Prabowo-Sandi, dan hal itu telah disampaikan ke Bawaslu.

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Kepala Polresta Surakarta, Jawa Tengah, AKBP Andy Rifai telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada Ketua PA 212 atau Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif. Pada Jumat (8/2) lalu, status Slamet sudah ditingkatkan menjadi tersangka.

“Kami telah mengumpulkan keterangan dari dia serta dari beberapa saksi lain. Sedikitnya ada 11 saksi yang telah diperiksa dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye itu. Berdasar hasil gelar perkara, status Slamet dari saksi menjadi tersangka,” kata Rifai, Senin (11/2). Pemeriksaan Slamet Ma’arif sebagai tersangka akan dilakukan pada Rabu, 13 Februari 2019 mendatang.

Slamet ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana pemilu, melanggar Pasal 280 ayat (1). Namun menurut Tim Pengacara Muslim Achmad Michdan, berdasarkan Pasal 280 tersebut, kliennya tidak memiliki kepentingan dan keterlibatan langsung dengan proses-proses pemilu, meskipun Slamet tercatat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Pasalnya, kata dia, Slamet membantah bahwa dirinya masuk ke dalam struktur BPN, dan hal itu telah disampaikan ke Bawaslu.

“Selain tidak ada SK (surat keputusan) dan persetujuan, dia juga nggak tahu kalau sebelumnya namanya ada di BPN. Artinya sebagai subjek pemilu, dia nggak kena. Tentunya (kelibatan dalam struktur BPN) ini masih sumir. Bisa saja orang mencantum-cantumkan, tapi tidak ada persetujuan (dari yang bersangkutan),” kata Mihdan kepada Indonesia Inside, saat dihubungi, Senin (11/2).

Selain itu, Michdan mengungkapkan dalam tabligh akbar di Solo beberapa waktu lalu, isi ceramah yang disampaikan Slamet Ma’arif bukan materi kampanye. Slamet lebih menekankan kepada materi dakwah, bukan politik.

“Ada tiga hal dalam konklusi tabligh akbarnya. Pertama, tentang ketaqwaan. Kedua, bicara kejujuran. Dan ketiga, tentang menghormati presiden dan ulama. Jadi tidak ada konten yang berkaitan dengan kepemiluan,” ungkap Michdan.

Dalam pertemuan terakhir, ia meminta agar penyidik menghadirkan beberapa ahli dalam pemeriksaan. Hal itu ditujukan agar penyidik bersikap profesional dan transparan serta tidak sepihak.

“Karena itu kita bertanya-tanya, tersangkanya dalam kaitan sebagai apa? Sebagai subyek tidak kena, sebagai objek perkaranya juga sumir. Saya pada akhir berita acara kemarin menyarankan agar ahli dipanggil. Supaya ada profesionalisme dan transparansi,” tandasnya.

Seperti diketahui, Slamet ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana pemilu, melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j tentang kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dugaan tindak pidana pemilu itu disebut dilakukan Slamet dalam acara Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya, di Jl Slamet Riyadi, depan kantor BCA KCU Solo-Slamet Riyadi, Gladak, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, pada Minggu 13 Januari 2019 pukul 06.30-10.30 WIB.

Tim Kemenangan Daerah (TKD) Jokowi-Amin Ma’ruf menganggap orasi Slamet pada acara Tabligh Akbar bermuatan kampanye sehingga melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu di Solo, yang kemudian meneruskannya ke Polresta Surakarta. (TA)

Tinggalkan Komentar