Indonesiainside.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan bahwa tidak ada warga Palestina yang akan dipaksa meninggalkan Jalur Gaza di bawah rencana gencatan senjata yang diusulkannya. Ia juga menegaskan bahwa perjanjian antara Israel dan Hamas tersebut sudah final dan siap dijalankan.
“Tidak ada seorang pun yang akan dipaksa pergi. Justru sebaliknya… tidak, kami tidak akan melakukan hal itu,” ujar Trump, saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan pemindahan paksa warga Gaza, di Kantor Oval, dikutip ANTARA, Jumat (10/10).
Trump mengatakan perjanjian gencatan senjata itu telah selesai difinalisasi dan akan mulai dijalankan dalam waktu dekat. Ia juga menyampaikan rencananya untuk mengunjungi Timur Tengah akhir pekan ini guna memantau langsung pelaksanaan kesepakatan tersebut.
“Saya pikir ini akan berjalan dengan baik. Saya rasa para sandera akan kembali pada Senin atau Selasa. Saya mungkin akan berada di sana — saya berharap bisa hadir. Kami berencana berangkat pada Minggu, dan saya menantikannya,” ujarnya.
Terkait rencana pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, Trump mengatakan pembahasan masih berlangsung dan belum ada keputusan final.
“Belum ada keputusan pasti. Saya kira nantinya akan ada banyak pihak yang menentukan arah kesepakatan ini, termasuk negara-negara kaya yang akan membiayainya,” katanya.
Menurut Trump, banyak negara mendukung upaya damai ini, dan dirinya optimistis rencana tersebut akan berhasil. “Banyak pihak ingin melihat upaya ini berhasil. Dan saya yakin hal ini akan berhasil bahkan prosesnya sudah mulai berjalan,” tambahnya.
Trump sebelumnya mengumumkan pada Rabu (8/10) bahwa Israel dan Hamas telah sepakat menjalankan tahap pertama dari rencana gencatan senjata 20 poin yang ia luncurkan pada 29 September lalu.
Rencana tersebut mencakup pembebasan semua tawanan Israel dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, penerapan gencatan senjata permanen, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari seluruh wilayah Gaza.
Pada tahap kedua, rencana itu juga menyerukan pembentukan pemerintahan baru di Gaza tanpa partisipasi Hamas, diikuti oleh pembentukan pasukan keamanan gabungan yang terdiri dari warga Palestina serta unsur negara-negara Arab dan Islam.
Selain itu, negara-negara Arab dan Islam akan memberikan dana rekonstruksi dan dukungan untuk pemerintahan baru Gaza, dengan partisipasi terbatas dari Otoritas Palestina.
Rencana tersebut disambut positif oleh sejumlah negara Arab dan Muslim, meski beberapa pejabat menilai masih banyak detail teknis yang perlu dinegosiasikan lebih lanjut agar dapat diimplementasikan sepenuhnya.