Indonesiainside.id, Jakarta – Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengkritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Jokowi menaikkan iuran untuk kelas I dan II mulai 1 Juli 2020 mendatang.
Per 1 Juli 2020 nanti kelas I naik menjadi Rp150.000 per orang per bulan. Kelas II menjadi Rp100.000. Kelas III disubsidi Rp16.500 dan 1 Januari 2021 naik menjadi Rp35.000, pemerintah hanya subsidi Rp7.000.
Timboel menilai kebijakan Joko Widodo itu semakin memberatkan rakyat, terutama masyarakat rentan terdampak Covid-19. Pekerja informal pada saat ini tengah mengalami kesulitan ekonomi, tapi Joko Widodo malah menaikan biaya kesehatan mereka.
Menurutnya, dalam kondisi saat ini seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bisa menjaga daya beli masyarakat. “Rakyat sudah susah, malah disusahin lagi,” kata Timboel di Jakarta, Rabu (13/5).
“Pemerintah sudah kehabisan akal dan nalar sehingga dengan seenaknya menaikkan iuran tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Padahal di pasal 38 Perpres ini menyatakan kenaikan iuran harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat,” ucapnya.
Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No.64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No.82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 34 Perpres itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebagai berikut:
- Iuran Kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.
- Iuran Kelas II sebesar Rp100.000 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.
- Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp25.500, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35.000. (ASF)