Indonesiainside.id, Jakarta – LBH Street Lawyer menyayangkan perilaku diskriminasi oknum masyarakat terhadap tenaga kesehatan, seperti penolakan jenazah seorang tenaga medis (perawat) yang meninggal karena bertugas menangani covid-19 di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bahkan belum lama juga ada pengusiran tenaga medis dari kos karena tenaga medis tersebut bekerja di Rumah Sakit Rujukan pasien Covid-19 di Jakarta.
“Kami sayangkan kenapa perilaku ini harus terjadi, padahal mereka sudah berjuang mempertaruhkan nyawanya. Kami tim Street Lawyer Legal Aid siap memberikan advokasi kepada tenaga kesehatan yang mengalami diskriminasi terkait Covid-19 secara gratis,” kata Wakil Direktur LBH Street Lawyer, Wisnu Rakadita akhir pekan ini.
Wisnu menjelaskan, diskriminasi terhadap tenaga kesehatan tersebut bertentangan dengan hukum, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.
“Kami mengingatkan bahwa tenaga mesehatan merupakan garda terdepan melawan Covid-19. Terlebih, sudah banyak tenaga kesehatan gugur dalam berperang melawan Covid-19 karena tertular atau kontak langsung dengan pasien yang positif terkena Covid-19,” tuturnya.
Maka itu, dia mengimbau agar masyarakat ikut memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan dalam perang melawan Covid19, baik dukungan moril, maupun materiil seperti membantu mengadakan APD, makanan, maupun fasilitas lainnya. “Sebab, sampai dengan saat ini kami melihat fasilitas itu belum secara maksimal dapat dipenuhi oleh pihak pemerintah,” ujarnya.
LBH Street Lawyer, ungkap Wisnu, meminta kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk mengerahkan sumber dayanya atau jaringan aparaturnya dari tingkat pusat hingga ke desa-desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Agar kejadian ini tidak terulang kembali.
“Terpenting, pemerintah harus memenuhi kewajibannya untuk melindungi tenaga kesehatan dari ancaman diskriminasi, serta memenuhi APD dan fasilitas pendukung yang layak agar tenaga kesehatan dapat secara maksimal menjalankan tugasnya melawan virus Covid-19. Karena, tugas ini harusnya bukan menjadi misi bunuh diri bagi tenaga kesehatan,” tuturnya. (SD)