Indonesiainside.id – Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia, yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI periode 2019-2024, menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kini secara de facto telah berfungsi sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Menurutnya, meskipun keputusan resmi berupa Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota belum diterbitkan, IKN sudah berperan sebagai ibu kota negara.
“Walaupun keppres belum keluar, secara de facto sudah dipergunakan itu (IKN) sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, pemerintahan itu sudah mulai dijalankan di sana,” ujar Doli dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Bukti paling nyata adalah keberadaan Presiden Joko Widodo yang telah berkantor di IKN selama 40 hari hingga 20 Oktober 2024. Doli menjelaskan, keppres hanya akan memperkuat status resmi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Dalam pandangannya, secara hukum, Nusantara sudah menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
“Begitu diubah undang-undangnya, Jakarta ‘kan dicabut status sebagai ibu kota, jadi namanya Daerah Khusus Jakarta saja, hilang kata ibu kotanya,” tambah Doli.
Namun, ia juga menyadari bahwa proses pemindahan ibu kota bukanlah hal yang sederhana. Berdasarkan Undang-Undang IKN, pembangunan ibu kota baru ini akan berlangsung bertahap hingga tahun 2045. “Undang-undang itu menjelaskan butuh 23 tahun, jadi settle-nya pemindahan ibu kota itu pada tahun 2045,” jelasnya.
Doli berharap pembangunan IKN dapat memberikan dampak positif secara nasional, terutama dalam bidang ekonomi. Meski awalnya pemindahan ini memicu perdebatan, ia optimis bahwa IKN akan menjadi kebanggaan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia di masa mendatang.