Indonesiainside.id – Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nany Afrida, mendesak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang mengaitkan istilah londo ireng dengan wartawan, jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Menurut Nany, pernyataan tersebut berpotensi merendahkan profesi jurnalis sekaligus mendelegitimasi kerja jurnalistik yang merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.
“Kami minta Prabowo minta maaf. Yang dilakukan Prabowo itu mengecilkan dan mendelegitimasi tugas jurnalis,” ujar Nany, Jumat (24/7).
Ia menilai, sebagai kepala negara, Presiden seharusnya merespons kritik publik dengan mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pemerintah, bukan menyerang pihak yang menyampaikan kritik.
Nany juga membandingkan pernyataan Presiden dengan polemik yang sebelumnya melibatkan pengacara Hotman Paris. Menurutnya, sikap tersebut sama-sama berpotensi merendahkan profesi jurnalis.
“Harusnya beliau melakukan perbaikan program kerja, bukan malah kill the messenger,” katanya.
AJI menegaskan bahwa kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi dan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Nany menilai pernyataan Presiden menunjukkan pola sikap yang dianggap kurang bersahabat terhadap media, terutama ketika pemberitaan menyoroti kelemahan atau persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa perlakuan terhadap jurnalis akan menjadi perhatian masyarakat internasional. Menurutnya, kebebasan pers merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara.
Pernyataan Presiden
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (23/7), mengatakan masih ada pihak yang diibaratkannya sebagai londo ireng, yakni mereka yang menurutnya lebih mengutamakan kepentingan bangsa lain daripada kepentingan nasional.
Dalam pidatonya, Presiden menyebut wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM.
“Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Yang ikut Belanda perang melawan kita, londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya sekarang pakai baju lain, kan? Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphone-mu siapa?” ujar Prabowo.
Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menolak kritik.
“Kita negara demokratis, kita tidak anti-kritik, tapi kita bukan anak kecil,” katanya.
Pernyataan tersebut memicu beragam tanggapan dari kalangan organisasi pers dan pegiat kebebasan berekspresi, yang menilai hubungan antara pemerintah dan media perlu tetap dijaga dalam koridor saling menghormati serta menjunjung prinsip kebebasan pers dan akuntabilitas publik.