Ketua MPR Minta Tak Ada Pihak yang Provokasi Aksi 212 Besok

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua MPR, Bambang Soesatyo meminta agar tidak ada penumpang gelap yang ingin memanfaatkan ‘Aksi Berantas Megakorupsi Selamatkan NKRI’. Aksi yang digelar Jumat (21/2) besok di Istana Negara ini disebut dengan aksi 212 karena bertepatan dengan tanggal 21 Februari.

“Saya meminta kepada seluruh pihak agar tidak ada yang menjadikan aksi 212 menjadi momentum untuk melakukan provokasi,” kata Bamsoet di Jakarta,

Dia meyakini, masyarakat yang akan mengikuti aksi 212 tersebut dapat melakukan aksi secara damai, tertib, dan tidak anarkis. Namun, Bamsoet juga mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) berkoordinasi dengan Polri dan TNI untuk meningkatkan pengamanan agar aksi 212 berjalan baik baik.

“Terutama di wilayah sekitar rencana terjadinya reuni tersebut, serta memastikan rencana aksi 212 tersebut berlangsung dengan tertib, sehingga masyarakat tidak merasa terganggu dan resah dengan adanya aksi tersebut,” ujarnya.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) Ustaz Yusuf Muhammad Martak mengatakan, aksi 212 akan menyuarakan masalah kasus mega korupsi yang menyangkut masyarakat banyak, nasabah dan orang yang ingin menikmati dana pensiun tersebut. Memang benar, negara dapat mengganti kerugian masyarakat.

“Tapi, siapa yang bertanggung jawab menggunakan danatersebut, itu yang harus dikejar. Untuk apa? Kami memang menyadari ini ada nuansa dari pemerintahan sebelumnya, tapi kan harusnya bisa diantisipasi,” ujar Yusuf kepada Indonesiainside.id, Kamis (20/2).

Dia menyebutkan, kasus dugaan korupsi seperti PT Asuransi Jiwasraya dan Asabri merupakan skandal terbesar. Menurut dia, korupsi menggunakan dana asuransi dan pensiun merupakan modus paling mudah.

“Nah, kalau ini terjadi di beberapa BUMN lain, bagaimana BUMN lain yang sehat mau membantu BUMN yang sakit,” katanya.

Ia menilai, isu ini penting untuk terus disuarakan. Bagaimanapun, masyarakat Indonesia dengan mayoritas umat Islam termasuk non muslim penting menyampaikan dukungan pemberantasan korupsi.

“Karena ini juga menyangkut kedaulatan negara Indonesia,” ujarnya. (Aza)

Tinggalkan Komentar