Indonesiainside.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penanganan terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), merupakan ranah aparat penegak hukum (APH). Hal itu menyusul temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aktivitas tambang emas ilegal yang diduga melibatkan tenaga kerja asing (TKA) asal China dengan omzet mencapai Rp1,08 triliun per tahun.
“ESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya, proses hukum saja,” kata Bahlil usai menghadiri Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (24/10).
Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM berwenang dalam pengawasan dan pengelolaan pertambangan yang telah memiliki izin resmi. Sedangkan aktivitas pertambangan tanpa izin bukan menjadi kewenangan ESDM, melainkan aparat penegak hukum.
“Kalau nggak ada izinnya bisa ke aparat penegak hukum. Kami juga nggak mau main-main urus negara ini,” ujarnya menegaskan.
Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria, mengungkap bahwa tambang ilegal di kawasan Sekotong, Lombok Barat, hanya berjarak sekitar satu jam dari Mandalika dan diperkirakan mampu memproduksi tiga kilogram emas per hari.
“Kami menerima informasi sejak Agustus 2025 mengenai aktivitas tambang ilegal di sekitar Mandalika. Setelah ditelusuri bersama PPNS Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, ditemukan dugaan keterlibatan tenaga kerja asing asal China,” ujar Dian.
Selain di wilayah Lombok Barat, KPK juga menerima laporan adanya aktivitas tambang ilegal lain di kawasan Lantung, Sumbawa, NTB, yang diduga dikelola oleh pihak yang sama.
“Pelakunya mungkin sama dengan yang di Lombok Barat. Narasi yang dibangun kemudian dijadikan wilayah pertambangan rakyat,” tambah Dian.