Indonesiainside.id – Fenomena pengibaran bendera bajak laut ala One Piece di berbagai lokasi publik belakangan menyita perhatian. Namun, alih-alih merespons dengan reaksi berlebihan, Presiden Prabowo Subianto memilih sikap tenang dan hal ini justru menuai pujian.
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh menyebut sikap Presiden tersebut mencerminkan kedewasaan dalam memahami dinamika ekspresi publik, terutama di kalangan generasi muda yang tumbuh dalam era budaya populer.
“Presiden Prabowo menunjukkan jiwa kenegarawanan yang matang dengan tidak bersikap reaktif atas pengibaran bendera One Piece. Ini menunjukkan beliau mampu memahami bahwa fenomena tersebut merupakan bagian dari ekspresi masyarakat, bukan ancaman terhadap negara,” ujar Oleh, Rabu (6/8).
Bendera One Piece, dengan simbol tengkorak dan tulang khas bajak laut fiksi, memang terlihat dikibarkan di beberapa tempat oleh penggemar anime dan manga Jepang. Namun, menurut Oleh, hal ini tidak bisa disamakan dengan simbol ideologis seperti bendera Bintang Kejora atau Bulan Bintang, yang memiliki muatan politik atau sejarah tertentu.
“Kalau kita objektif, Bendera One Piece ini tidak punya makna ideologis atau separatis. Ia berasal dari karya fiksi dan cenderung dimaknai sebagai simbol fandom atau seni populer. Maka sangat wajar jika masyarakat, terutama generasi muda, memakainya sebagai bentuk ekspresi,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.
Pernyataan resmi Presiden disampaikan lewat Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa Prabowo tidak merasa terganggu dengan fenomena tersebut, selama pengibarannya tidak melanggar norma seperti mengibarkannya lebih tinggi dari Merah Putih.
Pendekatan ini mengingatkan publik pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang juga menoleransi pengibaran simbol-simbol lokal seperti bendera Bintang Kejora dengan pendekatan kultural.
“Pendekatan ini sangat efektif. Bila pemerintah justru bertindak represif, maka bendera One Piece yang awalnya hanya simbol hiburan bisa bergeser makna menjadi simbol perlawanan atau bahkan politik,” kata Oleh.
Ia menekankan bahwa dalam konteks budaya populer, narasi tandingan yang bersifat edukatif dan positif lebih tepat daripada tindakan koersif. Apalagi, kini banyak generasi muda lebih terhubung lewat identitas budaya global dibandingkan simbol formal kenegaraan.
“Kebetulan ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Pemerintah bisa menggelar lomba-lomba budaya, seni, dan kegiatan bertema nasionalisme yang menyasar generasi muda. Libatkan sekolah, komunitas seni, dan para kreator konten agar pesan cinta tanah air bisa relevan dan menarik,” pungkasnya.
Sebagai catatan, konsumsi budaya Jepang, termasuk anime dan manga seperti One Piece terus meningkat di Indonesia. Meski begitu, hingga kini tidak ditemukan indikasi kuat bahwa pengibaran bendera One Piece memiliki unsur politik atau separatisme.