Indonesiainside.id — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa ratusan pekerja di Krakatau Osaka Steel dinilai menjadi sinyal serius melemahnya sektor manufaktur nasional, khususnya industri baja dalam negeri. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah, mendesak pemerintah segera turun tangan menyelamatkan industri baja nasional dari tekanan produk impor.
Menurut Kaisar, industri baja domestik saat ini berada dalam posisi terjepit akibat derasnya arus baja impor, terutama dari China, yang masuk dengan harga jauh lebih murah dibandingkan biaya produksi dalam negeri. Kondisi tersebut membuat industri nasional kehilangan daya saing hingga memicu efisiensi besar-besaran.
“PHK di Krakatau Osaka Steel ini adalah alarm bahwa industri baja nasional sedang tidak baik-baik saja. Jika pemerintah tidak segera turun tangan membentengi pasar domestik dari gempuran barang impor, ancaman PHK massal akan meluas ke sektor industri strategis lainnya,” kata Kaisar di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Ia mengingatkan, industri baja merupakan sektor strategis yang menjadi penopang pembangunan nasional, mulai dari infrastruktur, konstruksi, hingga manufaktur berat. Karena itu, negara dinilai tidak boleh membiarkan pasar domestik dikuasai produk impor sementara industri lokal terus tertekan.
Berdasarkan data Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), porsi baja impor diperkirakan akan menguasai hingga 55 persen kebutuhan nasional pada 2026. Sementara pada triwulan III 2025, volume impor baja tercatat mencapai 4,83 juta ton atau naik 15,6 persen dibandingkan periode sebelumnya. Akibatnya, tingkat utilitas pabrik baja nasional merosot dan rata-rata hanya beroperasi sekitar 50 persen kapasitas produksi.
“Industri baja adalah sektor strategis yang menopang banyak bidang pembangunan. Negara harus hadir melindungi industri nasional dari praktik perdagangan yang tidak adil. Kita tidak boleh membiarkan pasar lokal dikuasai produk luar sementara buruh kita kehilangan pekerjaan,” tegasnya.
Legislator asal Yogyakarta itu meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret melalui kebijakan hambatan non-tarif serta penguatan instrumen perlindungan perdagangan untuk menekan masuknya baja impor. Selain itu, ia juga mendorong kewajiban penggunaan produk baja dalam negeri pada seluruh proyek infrastruktur pemerintah maupun swasta.
Menurut Kaisar, rendahnya permintaan domestik yang berbarengan dengan tingginya ketergantungan terhadap impor telah mempersulit posisi pelaku industri nasional. Karena itu, dibutuhkan keberpihakan kebijakan agar sektor baja dapat kembali pulih dan menyerap tenaga kerja.
“Industri baja butuh keberpihakan kebijakan. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri harus dilakukan secara konsisten agar investasi terjaga dan masa depan para pekerja terlindungi,” pungkasnya.