Amendemen Terbatas UUD 45 Hanya untuk GBHN

Oleh: Rudi Hasan

Indonesiainside.id, Jakarta – Amendemen UUD 1945 secara terbatas dipastikan hanya ‘membangkitkan’ Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketua MPR Zulkifli Hasan memastikan hal itu di akhir masa jabatannya.

*Makanya amendemen terbatas mengenai GBHN, titik, nggak boleh yang lain,” kata Zulkifli usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR, Ahad, (18/8).

Dia memastikan amendemen UUD 1945 mengenai reposisi institusi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, tidak dilakukan. Yang berwenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden tetap rakyat.

Zulkifli mengatakan jika dulu memang pengubahan amandemen bisa sekaligus. Namun saat ini, hal itu tak bisa dilakukan. Sebab anggota MPR sepakat pengubahan amendemen dilakukan terbatas.

Menurut dia, ada pemahaman bersama yang dibangun oleh seluruh anggota MPR, baik dari DPR dan DPD. Bahwa amandemen terbatas khusus untuk memunculkan kembali GBHN.

Sehingga tujuan amendemen hanya fokus pada sisi filosofisnya saja. Bahwa negara perlu didasari oleh garis besar haluan negara. Bukan untuk menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi.

“Dia filosofis saja. Misalnya di MPR itu kan UUD tujuan bernegara apa, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, setara. Itu kan. Nggak detail,” kata Zulkifli. (Aza)

Tinggalkan Komentar