Anang Tarik Usulan RUU Permusikan dari Baleg

Oleh: Ahmad ZR |

Tantangan di industri musik di Indonesia dari waktu ke waktu semakin kompleks. Pikiran dan pandangan dari ekosistem musik cukup penting untuk merumuskan peta jalan atas tantangan-tantangan yang muncul itu.

Indonesiainside.id, Jakarta — Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah resmi menarik usulan RUU Permusikan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pertimbangan masukan dan saran atas materi draft RUU Permusikan serta rencana musyawarah besar (mubes) komunitas musik menjadi alasan penarikan usulan RUU tersebut.

Anang mengatakan, keputusan penarikan usulan RUU Permusikan sebagai tindak lanjut dari masukan dan tanggapan dari seluruh stakeholder ekosistem musik di Tanah Air. “Agar terjadi kondusifitas di seluruh stakeholder ekosistem musik di Indonesia,” ujar Anang di Jakarta, Kamis (7/3).

Dia tak menampik bila RUU Permusikan telah menimbulkan polemik, khususnya di ekosistem musik di Indonesia. Aspirasi yang masuk, kata Anang, ada yang setuju dengan revisi draft materi RUU Permusikan ada pula yang menolak seluruh materi RUU itu.

“Saya sebagai wakil rakyat yang berasal dari ekosistem musik, wajib hukumnya menindaklanjuti aspirasi dari stakeholder. Sama halnya saat mengusulkan RUU Permusikan juga berpijak pada aspirasi dan masukan dari stakeholder. Ini proses konstitusional yang lazim dan biasa saja,” tuturnya.

Anang berharap situasi di ekosistem musik kembali kondusif dan dapat berembuk dengan kepala dingin atas persoalan yang muncul di ekosistem musik di Indonesia. “Persoalan yang terjadi di sektor musik di Indonesia mari kita rembuk dengan baik melalui musyawarah besar ekosistem musik di Indonesia,” kata dia.

Musikus asal Jember, Jawa Timur itu berharap, penyelenggaraan mubes komunitas musik dapat dilakukan dalam waktu tak lama setelah pelaksanaan Pemilu 2019. “Mubes baiknya dilaksanakan setelah Pemilu. Kita berembuk bersama, kita beber persoalan yang ada di sektor musik dan bagaimana jalan keluarnya,” ujar Anang.

Menurut dia, tantangan di industri musik di Indonesia dari waktu ke waktu semakin kompleks. Pikiran dan pandangan dari ekosistem musik cukup penting untuk merumuskan peta jalan atas tantangan-tantangan yang muncul.

“Seperti konstruksi hukum di sektor musik kita masih 2.0, padahal saat ini eranya sudah 4.0. Di Amerika, pada 11 Oktober 2018 lalu baru disahkan Music Modernization Act (MMA), regulasi terkait dengan hak cipta untuk rekaman audio melalui teknologi berupa streaming digital. Bagaimana dengan kita di Indonesia?” kata dia.

Berkaitan dengan isu tersebut, Anang menyebutkan, persoalan pajak di sektor musik yang saat ini banyak memanfaatkan medium digital seperti Youtube dan Facebook belum ada regulasi yang mengaturnya. “Bagaimana dengan pendapatan dari ranah digital seperti dari Youtube maupun Facebook?” tuturnya.

Dia juga menyoroti urgensi keberadaan data besar (big data) untuk memuat seluruh direktori musik di Indonesia. Keberadaan UU Serah Simpan Karya Rekam Karya Cetak (SSKRKC) yang mengamanatkan seluruh karya rekam diserahkan ke perpustakaan nasional, menurut Anang, masih menimbulkan pertanyaan.

“Pertanyaannya, apakah seluruh lagu di Indonesia didata oleh perpustakaan nasional? Apakah hal tersebut telah menjawab kebutuhan di sektor musik?” kata dia.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyinggung soal pendidikan musik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Menurut dia, kurikulum pendidikan musik sejatinya selaras dengan kurikulum vokasi di Indonesia.

Pada 2016, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyebut ada 33.482 badan usaha musik di Indonesia yang mengungkapkan standar pendapatan minimum pelaku musik sebesar Rp3 juta lebih. “Pertanyaannya apakah angka tersebut terkait dengan eksistensi profesi musisi? Meski kalau dilihat data Bekraf Tahun 2016, kontribusi sektor musik ke Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 0,48 persen,” ungkapnya.

Faktanya, kata Anang, di subsektor lainnya seperti kuliner dan televisi yang menjadi penyumbang terbesar PDB banyak memanfaatkan sektor musik tapi tidak merefleksikan kontribusi PDB dari sektor musik. “Ada disparitas tajam antara subsektor televisi dan radio (8,27 persen) dan kuliner (41,40 persen) dengan subsektor musik. Padahal televisi-radio dan kuliner memanfaatkan instrumen musik,” kata Anang.

Sejumlah persoalan tersebut, menurut dia, harus dijawab secara bersama-sama oleh ekosistem musik dengan musyawarah dan membahasnya di atas meja besar. Masalah-masalah tersebut pada akhirnya juga tak bisa dilepaskan dari peran negara untuk turut serta menyelesaikan bersama-sama ekosistem musik di Tanah Air.

“Berbagai persoalan tersebut erat kaitannya dengan politik hukum pemerintah dalam memposisikan musik dalam bentuk kebijakan hukum,” ucapnya. (AIJ)

Tinggalkan Komentar