Fraksi Gerindra DPRD Bali: Ancaman Pidana Pencemaran Kesucian DTW Terlalu Ringan

Indonesiainside.id, Denpasar – Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Bali yang diajukan gubernur Bali Wayan Koster, mengatur tentang sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp50 juta bagi orang yang mencemari kesucian dan nilai sakral Daya Tarik Wisata (DTW).

Ancaman sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 38 ayat (1) Ranperda itu dinilai terlalu ringan, bila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. “Rumusan norma sanksi pidana dalam Raperda ini hemat kami terlalu ringan,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali I Ketut Juliarta.

Ia menjelaskan, pasal 15 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan. Ayat (3) Pasal 15 UU ini mengatur: Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun Pasal 64 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, mengatur ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10 miliar bagi perusak DTW secara sengaja. Sedangkan jika karena kelalaian, ancaman pidana penjaranya paling banyak satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5 Miliar. “Pertanyaannya, mengapa rumusan ancaman pidana kurungan hanya dimuat maksimal tiga bulan, padahal UU memungkinkan dalam Perda diatur acaman pidana kurungan paling lama enam bulan?” tanya Juliarta.

Fraksi Gerindra mengusulkan, selain diatur sanksi pidana kurungan tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp50 Juta, perlu ditambahkan juga pasal yang memungkinkan pelaku diancam dengan pidana penjara atau denda sesuai yang diatur dalam UU, sebagai pidana pemberatan. “Ketentuan pidana selain sebagaimana dimaksud (Pasal 38) Ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya merusak DTW, diancam dengan pidana penjara dan/atau denda, sesual yang diatur dalam Undang-undang, sebagal
pidana pemberatan,” kata Juliarta. (PS)

Tinggalkan Komentar