Indonesiainside.id – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira ikut menyoroti keputusan pemerintah yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ia menilai, langkah tersebut seharusnya ditempatkan dalam kerangka kejujuran sejarah, bukan sekadar penghormatan simbolik.
“Keputusan yang menyangkut figur publik dengan catatan sejarah pelanggaran HAM seperti Soeharto harus ditempatkan dalam kerangka objektivitas moral dan etik bernegara demi menjaga harkat dan martabat pendidikan kebangsaan,” ujar Andreas dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/11).
Andreas bilang, pemberian gelar Pahlawan Nasional itu memang bagian dari upaya menjaga kesinambungan sejarah dan membangun kebanggaan nasional. Tapi, kalau dilakukan tanpa transparansi dan kejujuran sejarah, justru bisa menimbulkan luka lama di tengah masyarakat.
“Masyarakat berhak tahu bagaimana sebuah nama diajukan, apa kontribusinya, dan sejauh mana peran tersebut benar-benar memberi manfaat bagi bangsa dan negara,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar proses penetapan Pahlawan Nasional berjalan transparan, inklusif, dan berbasis kriteria objektif sesuai aturan yang berlaku. “Jangan sampai pemberian gelar ini hanya demi kepentingan politik atau kelompok tertentu, karena itu akan mencederai rasa keadilan rakyat,” tambahnya.
Andreas menyinggung pula sejumlah kasus pelanggaran HAM yang membayangi masa kekuasaan Soeharto, mulai dari tragedi 1965, Tanjung Priok, hingga kerusuhan Mei 1998, yang menurut catatan Kontras menelan ribuan korban jiwa.
“Ini baru sedikit laporan dari Kontras. Kita belum bicara soal praktik KKN di era Orde Baru atau represi terhadap kebebasan berekspresi yang menyebabkan rakyat menderita panjang,” sambung legislator asal NTT I itu.
Meski begitu, Andreas menegaskan dirinya tidak menolak penghargaan bagi tokoh bangsa yang berjasa. Hanya saja, ia mengingatkan agar penghormatan itu tidak menghapus sisi kelam sejarah.
“Penghormatan harus memperkuat keutuhan sejarah, bukan memunculkan luka lama,” tegasnya.
Menurut Andreas, gelar pahlawan seharusnya juga menjadi refleksi nilai perjuangan yang relevan untuk masa kini, seperti perlawanan terhadap kemiskinan, korupsi, disinformasi, dan ketimpangan sosial.
“Lantas apakah Soeharto merepresentasikan simbol-simbol perlawanan terhadap tantangan-tantangan itu, atau justru sebaliknya?” tukasnya.
Ia menilai, bangsa yang besar bukanlah yang menutupi masa lalunya, tapi yang berani belajar dari seluruh lapisan sejarahnya. “Menghargai jasa tokoh bangsa harus dilakukan dengan semangat refleksi dan tanggung jawab, bukan glorifikasi!” tegasnya lagi.
Andreas juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan sejarawan dalam proses seleksi gelar Pahlawan Nasional agar penghargaan tersebut memiliki legitimasi sosial yang kuat.
“Setiap nama harus melalui verifikasi dokumenter, telaah akademik, serta uji publik agar benar-benar mencerminkan kehendak kolektif bangsa, bukan keputusan elitis. Sudah berapa banyak penolakan dari masyarakat terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto, tapi pemerintah seperti tuli dan mengabaikan,” ujarnya.
Ia pun menutup dengan pesan reflektif: “Rekonsiliasi sejati hanya bisa lahir dari kejujuran sejarah, bukan dari penghapusan jejak masa lalu. Tugas kita memastikan penghormatan ini menjadi jembatan bagi persatuan bangsa.”
Menurut Andreas, DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan membuka ruang bagi aspirasi publik dalam isu-isu kebangsaan semacam ini. “Pahlawan sejati bukan hanya mereka yang berjuang di masa lalu, tapi juga yang memberi inspirasi moral untuk masa depan Indonesia yang adil, kuat, dan berdaulat,” pungkasnya.