Indonesiainside.id – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat tak segan menyebut bahwa anggapan presiden boleh ikut kampanye tidak dapat diterima akal sehat. Pernyataan itu diungkapkan dalam menyampaikan disseting opinion atau pendapat berbeda dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
“Anggapan bahwa Presiden boleh berkampanye merupakan justifikasi yang tak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka,” ujarnya di Gedung MK RI, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Meski begitu, Arief mengakui terdapat aturan yang memperbolehkan Presiden berkampanya yakni dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beleid itu, kata dia, memiliki cakupan ruang yang terbatas.
Artinya, presiden hanya boleh berkampamye ketika presiden akan mencalonkan diri kembali dalam kontestasi pemilihan presiden untuk kali kedua.
“Presiden boleh berkampanye ketika posisinya adalah sebagai pasangan calon presiden dan bukan berkampanye untuk mempromosikan pasangan calon presiden tertentu atau pun yang didukungnya,” jelasnya.
Menurut dia, jika presiden atau wakil presiden ikut berkampanye untuk mendukung dan memenangkan salah satu kontestan di pemilihan presiden, maka telah mencederai prinsip moral dan etika dalam berbangsa.
“Apabila presiden atau wakil presiden turut mengkampanyekan calon yang didukungnya, maka tindakan ini telah menciderai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya dijunjung tinggi,” tutur Arief.
Terdapat tiga hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Mereka yakni Saldi Isra, Enny Nurbainingsih, dan Arief Hidayat. Lima Hakim lainnya menolak permohonan PHPU tersebut. (Aza)