Indonesiainside.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti imbauan pemerintah pusat terkait penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) menjelang akhir tahun. Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan publik.
“Jadi pelayanan tetap harus jalan,” seru Pramono saat ditemui di Jakarta Utara, Jumat (19/12).
Pramono menekankan, ASN yang bertugas memberikan layanan langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan bekerja di lapangan dan tidak dapat digantikan melalui skema WFA. Menurutnya, kebijakan fleksibilitas kerja hanya dapat diterapkan pada posisi tertentu yang memungkinkan pekerjaan dilakukan secara daring.
“Kalau untuk pelayanan yang secara langsung harus berhubungan dengan orang, tetap dia harus bekerja di lapangan. Enggak bisa diwakilkan dengan WFA kalau yang seperti itu. Jadi pelayanan tetap harus jalan,” katanya.
Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan efisiensi kerja melalui penerapan WFA secara selektif, khususnya pada jabatan dan fungsi yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Pramono juga menegaskan bahwa skema kerja fleksibel bukanlah hal baru bagi Pemprov DKI.
“Yang jelas bahwa Pemerintah DKI Jakarta pasti akan melakukan efisiensi terhadap itu. Jadi WFA buat Pemerintah DKI bukan hal yang baru,” tandas dia.
Sebagai informasi, pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan izin kepada ASN untuk bekerja dari mana saja pada 29–31 Desember 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan libur akhir pekan.
Kebijakan WFA tersebut diterapkan sebagai bagian dari upaya mendukung pergerakan ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.