Indonesiainside.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 3/SE/2026 yang mengatur penerapan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dalam kebijakan tersebut, proporsi ASN yang dapat menjalankan WFH ditetapkan minimal 25 persen hingga maksimal 50 persen pada masing-masing unit kerja terkecil. Penerapannya dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan jenis pekerjaan di tiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Untuk Work From Home atau Work From Everywhere sebenarnya, saya sebagai Gubernur sudah menandatangani SE-nya. Jadi untuk masing-masing OPD itu range-nya antara 25 sampai 50 persen yang melakukan Work From Home,” tutur Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/4).
Kebijakan ini juga menetapkan sejumlah kriteria bagi ASN yang dapat menjalankan WFH, di antaranya tidak sedang menjalani hukuman disiplin serta memiliki masa kerja lebih dari dua tahun.
Selain itu, ASN yang bekerja dari rumah tetap wajib melaporkan kehadiran secara daring melalui aplikasi presensi mobile sebanyak dua kali, yakni pada pagi hari pukul 06.00–08.00 WIB dan sore hari pukul 16.00–18.00 WIB.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini melalui sistem yang sedang dikembangkan, guna memastikan produktivitas pegawai tetap terjaga.
ASN yang tidak mematuhi ketentuan akan dikenakan sanksi, mulai dari larangan mengikuti WFH hingga sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku.
Surat edaran tersebut juga akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan serta perkembangan kebijakan kepegawaian.