Indonesiainside.id – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menyambut positif pernyataan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang berencana menarik kembali aset negara yang saat ini dikuasai pihak swasta. Abdullah menegaskan bahwa langkah tersebut harus ditindaklanjuti secara serius melalui proses asset recovery oleh lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Pernyataan Presiden Prabowo yang hendak menyita aset swasta hasil penguasaan aset negara merupakan angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia. Ini harus menjadi pintu masuk bagi aparat hukum untuk segera bertindak,” ujar Abdullah, Senin (5/5/2025).
Abdullah menjelaskan bahwa penguasaan aset negara oleh pihak swasta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Jika diperoleh melalui gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, atau nepotisme, maka termasuk korupsi. Bila diambil tanpa wewenang sah, termasuk pencurian, dan jika disertai dengan pemalsuan atau penyembunyian informasi, masuk kategori penggelapan.
Menurut Abdullah, asset recovery adalah langkah paling tepat dalam mengambil kembali aset negara yang dikuasai secara ilegal. Proses ini melibatkan penyitaan, pengembalian, hingga proses pengadilan terhadap pelaku. Indonesia sudah memiliki landasan hukum kuat melalui:
- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- PP No. 43 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Asset Recovery
“Lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK memiliki wewenang penuh untuk melacak, menyita, dan mengelola aset hasil tindak pidana. Kementerian Keuangan juga berperan penting dalam pengelolaan aset negara setelah dipulihkan,” jelasnya.
Abdullah mencontohkan keberhasilan Amerika Serikat dalam menerapkan asset recovery dan asset tracing. AS secara konsisten menelusuri aset ilegal dan mengelolanya melalui lembaga profesional. Menurutnya, Indonesia juga sudah melakukan hal serupa, meski perlu ditingkatkan lagi efektivitas dan skalanya.
“Indonesia sudah melakukan asset recovery melalui KPK dengan nilai pemulihan mencapai Rp4,2 triliun sejak 2014 hingga Juli 2024. Namun jika dibandingkan dengan jumlah total aset negara yang dikuasai swasta, angka ini masih harus digenjot lagi,” ujar legislator dari Dapil Jawa Tengah VI ini.
Selama 2020–2024, KPK juga mencatat pengembalian kerugian negara melalui lelang barang rampasan senilai Rp113,7 miliar. Abdullah menegaskan bahwa penguatan proses asset recovery akan berdampak signifikan pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara.