Indonesiainside.id – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meyakini ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta yang terlibat permainan judi online.
Dia pun meminta data ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), terkait daftar nama ASN Jakarta yang terlibat judi online.
“Saya minta nama itu ke PMK, ini sedang proses. Saya yakin pasti yang judi online itu ada juga yang beberapa saya tidak tahu,” kata Heru di Jakarta, Senin (1/7/2024).
Heru turut menyoroti kebijakan soal korban judi online menerima bantuan sosial (bansos). Lantas dia mempertanyakan jika yang terlibat adalah oknum ASN.
“Nah itu gimana kalau ASN jelas aturannya,” ujarnya.
Dia berujar, sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Pemprov DKI Jakarta memberikan sosialisasi ke masyarakat, ASN ataupun media untuk tidak terlibat dalam judi online.
“Agar semua tidak terlibat dalam judi ‘online’ ya, kadang-kadang secara tidak langsung mereka tidak sadar bahwa itu judi ‘online’. Ya kita prihatin,” katanya.
Menurut Heru, sudah ada aturan jelas bagi ASN yang ketahuan terlibat judi online. Jika nama-nama dari Menko PMK sudah keluar, maka barulah diputuskan sanksi tegas.
“Ya kalau ASN kan jelas aturannya sudah ada, tinggal diterapkan sanksi itu yang bersangkutan. Kan kita belum dapat nama-nama itu,” tuturnya.
Terkait korban judi online masuk dalam penerima bantuan sosial (bansos), Heru menyebutkan Pemprov DKI Jakarta sudah menyalurkan anggaran Rp17,5 triliun untuk bansos bagi penerima yang membutuhkan.
Adapun penerimaan bansos yang dimaksud, yakni masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Jadi saya tidak mikir apa itu dia judi online apa tidak. Dia masuk DTKS kami berikan, tapi tidak terkait judi online,” ucap dia.
Sekedar informasi, berdasarkan data dari Satgas Judi Online, terdapat lima provinsi dengan jumlah penjudi online terbanyak. Di antaranya Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten.