Indonesiainside.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta Bareskrim Polri untuk mengaudit keuangan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun guna mendalami kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Panji Gumilang.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengeaskan bahwa hasil audit oleh penuntut umum. Dalam rangka memastikan tindak pidana yang dilakukan Panji Gumilang memenuhi unsur TPPU.
“Untuk melihat tempus, apakah masuk dalam kategori tindak pidana asal atau tindak pidana pencucian uang,” kata Harli dalam keterangannya, dikutip Jumat (26/7/2024).
Menurut dia, hasil audit dapat memudahkan penyidik untuk menelusuri aliran keuangan Panji Gumilang yang terindikasi TPPU. Perkara ini sudah dua kali dilakukan berita acara koordinasi antara Kejagung dengan Dittipideksus Bareskrim Polri.
“Utuk melihat keluar masuk arus kas, apakah ini terindikasi TPPU atau tidak, ini sangat penting karena pasal-pasal yang dipersangkakan adalah pasal terkait TPPU, maka, perlu kepastian,” ujarnya.
Untuk diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka TPPU. Dari hasil penyelidikan, Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) pimpinan Panji Gumilang melakukan pinjaman ke sejumlah perbankan.
Kemudian uang tersebut masuk ke rekening pribadi, sementara cicilan pinjaman tersebut dibayarkan dari uang Yayasan Pesantren Indonesia.
Dari analisis gelar perkara tersebut, penyidik mempunyai bukti bahwa Panji Gumilang pada tahun 2019 telah menerima pinjaman dari Bank JTrush sejumlah Rp73 miliar.