Indonesiainside.id – Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin menargetkan penyelesaian masalah buang air besar sembarangan (BABS) dalam kurun waktu satu hingga dua tahun untuk mewujudkan kawasan stop BABS (open defecation free/ODF) di wilayah tersebut.
“Saya yakin kalau semuanya bekerjasama, kita tidak butuh waktu lima tahun menyelesaikan BABS,” kata Munjirin di Jakarta, Rabu (5/2).
Munjirin menjelaskan bahwa untuk mencapai sanitasi total di suatu wilayah, dibutuhkan perubahan perilaku higienis melalui pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat sangat penting untuk perubahan perilaku, peningkatan akses sanitasi, serta pengelolaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
Karena itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengurus lingkungan, dan pihak terkait lainnya untuk berkontribusi dalam penanganan masalah BABS.
“Tak kalah penting, untuk mencapai sanitasi total, juga diperlukan dukungan institusi kepada masyarakat dalam bentuk pembinaan terintegrasi lintas sektor terkait,” ujarnya.
Kepala Puskesmas Kebayoran Baru, Tresia Arthati, mengungkapkan bahwa saat ini di wilayah kerjanya sudah ada 40 dari 73 Rukun Warga (RW) yang telah dinyatakan terbebas dari BABS.
“Mudah-mudahan sisa RW yang belum ODF, setelah deklarasi ini akan ditindaklanjuti dengan rencana berikutnya untuk mencapai Kebayoran Baru bebas BABS,” kata Tresia.
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) didasarkan pada lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS), cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.
Program STBM ini juga menargetkan pembuatan tangki septik di 6-10 kelurahan untuk mencapai kawasan ODF. Satu tangki septik komunal dapat digunakan oleh 10-15 kepala keluarga (KK).
Berdasarkan data STBM Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, jumlah rumah tangga atau KK yang masih melakukan praktik BAB sembarangan pada 2023 tercatat sebanyak 5,47 persen dari seluruh KK di Provinsi DKI Jakarta.