Menteri ATR/BPN Tegaskan Tanah Sempadan dan Badan Sungai Milik Negara

Indonesiainside.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa tanah yang berada di badan dan sempadan sungai merupakan tanah negara. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (17/3).

“Sempadan dan badan sungai itu adalah tanah negara,” ujar Nusron.

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa tanah negara yang dimaksud diatur dan dikelola oleh otoritas sungai. Di Indonesia, pengelolaan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta, atau Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat.

“Karena itu, Gubernur Jawa Barat telah berkomitmen untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasinya atas nama masing-masing,” tambah Nusron.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengamankan status hukum tanah di sempadan sungai, Kementerian ATR akan mengeluarkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk sungai yang berada di bawah BBWS atas nama Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan sungai yang berada di bawah pengelolaan Perum Jasa Tirta akan dikelola dengan sertifikat atas nama Perum Jasa Tirta. Untuk sungai yang berada di bawah PSDA Jawa Barat, sertifikat akan diterbitkan atas nama Pemerintah Provinsi.

“Sehingga, kalau suatu hari ada pihak yang kembali menduduki tanah tersebut, mereka tidak bisa mensertifikatkan dan tidak boleh menduduki tanah itu karena sudah ada pemiliknya dan alasan yang jelas,” tegas Nusron.

Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yang membahas pengaturan tanah di daerah aliran sungai. Dedi menambahkan bahwa kementerian berkomitmen untuk menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nantinya akan dipegang oleh balai besar sungai wilayah.

Tinggalkan Komentar