Indonesiainside.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak masuk dalam kategori gratifikasi, membantah isu yang beredar seputar hal tersebut.
“Memang saya dengar ya, ada isu seperti itu yang menurut kami itu tidak benar. Karena kami tidak menerima dari pengusaha, atau dari mitra strategis. Jadi tidak ada proses kita menerima (dana), kemudian kita menyalurkan, nggak ada,” ujar Yassierli di Jakarta, Kamis.
Yassierli menjelaskan bahwa pihak Kemnaker hanya berperan sebagai fasilitator dalam program tersebut, dengan membantu menghubungkan perusahaan-perusahaan yang ingin memberikan fasilitas mudik gratis kepada pekerjanya.
“Kemnaker hanya memfasilitasi perusahaan-perusahaan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. Dari perusahaan yang mendaftar untuk memberikan mudik gratis, kami meneruskannya kepada serikat pekerja,” ungkap Yassierli.
Menurutnya, serikat pekerja akan menentukan jumlah peserta yang akan mendapatkan manfaat dari program mudik gratis ini. Kemnaker hanya memfasilitasi, tanpa ada transaksi atau permintaan dana dari pihak manapun.
“Ini merupakan kolaborasi yang positif dan sudah lama dilakukan. Tidak ada transaksi antara Kemnaker dengan perusahaan yang terlibat dalam program mudik gratis,” tambah Yassierli.
Menaker juga memastikan bahwa program ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan No. 6/2/PW.06/III/2025, yang dengan tegas melarang permintaan dana atau hadiah, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), baik secara pribadi maupun atas nama Kementerian Ketenagakerjaan.
“Ini kan sifatnya hanya imbauan dan bagi yang kemudian tidak (tidak berpartisipasi), pengusaha tidak bersedia juga nggak masalah. Malah kita nahan-nahan, jangan-jangan bisa ratusan sekian. Jadi secara regulasi clear,” tegas Yassierli.