Indonesiainside.id – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan pentingnya dialog dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen membuka ruang komunikasi dengan masyarakat untuk menjalankan sekaligus meningkatkan kualitas program prioritas nasional.
Pernyataan itu disampaikan Qodari menanggapi aksi penolakan sebagian mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) terhadap kehadiran tiga pejabat negara dalam sebuah diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Senin, 15 Juni 2026 malam.
“Demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, itu bukan demokrasi namanya,” kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Diskusi tersebut menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko; Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; serta Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Acara sempat berlangsung tertib sebelum sejumlah mahasiswa masuk ke area panggung dan membentangkan spanduk penolakan.
Aksi itu membuat forum diskusi tidak lagi kondusif hingga akhirnya dibubarkan.
Menurut Qodari, kegiatan dialog tersebut pada awalnya diikuti mahasiswa secara tertib dan diketahui oleh otoritas kampus. Karena itu, ia menilai insiden yang terjadi di tengah acara sebagai bentuk interupsi terhadap ruang dialog yang sedang berlangsung.
“Sebetulnya ada anomali di situ, ada interupsi,” ujarnya.
Qodari menilai keberatan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah semestinya tetap disampaikan melalui forum dialog. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam demokrasi perlu dijawab dengan argumentasi, bukan dengan menghentikan ruang komunikasi.
“Saya kira dialog dijawab dengan dialog yang lain. Itu jawaban yang paling proporsional kalau kita bicara mengenai demokrasi dan dialog,” kata Qodari.
Ia juga merespons tuntutan sebagian mahasiswa yang meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Qodari menegaskan MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program tersebut lahir dari komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat penyelesaian persoalan gizi buruk dan stunting di Indonesia.
Qodari mengatakan, MBG juga merupakan bagian dari mandat politik yang diberikan masyarakat kepada Prabowo melalui pemilihan umum. Masyarakat, kata dia, memilih Presiden untuk menjalankan visi, misi, dan program kerja yang telah disampaikan saat kampanye.
“MBG tidak bisa langsung diminta berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, sehingga tidak bisa diberhentikan begitu saja,” tegas Qodari.
Qodari membagi ketidaksetujuan terhadap program MBG ke dalam dua kategori, yakni keberatan yang bersifat politik dan keberatan yang bersifat teknokratis.
Untuk keberatan politik yang meminta program dihentikan, Qodari menilai hal itu tidak tepat karena MBG merupakan janji kampanye Presiden Prabowo.
“Salah besar kalau menuntut Pak Prabowo menghentikan program itu, karena itu janji kampanyenya. Itu sama saja mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” ujarnya.
Namun, Qodari menyatakan pemerintah tetap membuka ruang perbaikan apabila kritik yang disampaikan berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan program.
Menurutnya, mahasiswa perlu melihat konteks yang lebih luas, termasuk mandat pemilih terhadap pemerintahan saat ini. Kritik terhadap implementasi program, kata dia, dapat menjadi masukan sepanjang diarahkan untuk memperbaiki kekurangan di lapangan.
“Kalau ketidaksetujuan itu bersifat teknokratis, mari kita perbaiki mana yang kurang,” jelas Qodari. (Nto)