indonesiainsie.id — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, mengapresiasi langkah Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang membongkar kampung narkoba di kawasan **Gang Langgar, Samarinda, Kalimantan Timur**.
Namun, Abdullah meminta Polri tidak berhenti pada penggerebekan dan penangkapan pelaku di lapangan. Ia mendesak Bareskrim Polri menelusuri jaringan besar di balik peredaran narkoba tersebut, termasuk bandar utama dan pihak yang diduga menjadi pelindung atau beking.
“Penggerebekan ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh jaringan narkoba di Samarinda. Jangan berhenti pada pelaku lapangan saja, tetapi telusuri hingga bandar besar dan aktor utama yang mengendalikan bisnis haram ini,” ujar Abdullah, Kamis (21/5/2026).
Menurut Abdullah, pengungkapan kampung narkoba di Samarinda menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkotika masih bekerja secara terstruktur dan masif. Ia menilai, bisnis narkoba dalam skala besar sulit berkembang tanpa adanya dukungan jaringan yang kuat.
Dalam kasus tersebut, aparat menemukan aktivitas peredaran narkotika dengan total sabu yang telah diperjualbelikan diperkirakan mencapai 350,4 kilogram. Peredaran barang haram itu disebut menjangkau sekitar 1,7 juta pengguna dengan nilai ekonomi bisnis ilegal mencapai sekitar Rp630,7 miliar.
Abdullah menilai angka tersebut tidak bisa dianggap sebagai kasus biasa. Karena itu, ia meminta aparat membuka seluruh simpul jaringan, mulai dari pemasok, pengendali, bandar besar, hingga pihak yang memberi perlindungan.
Ia juga meminta Polri mengusut dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus tersebut. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka dan tidak boleh pandang bulu.
“Polri harus menangkap bandar besar dan siapa pun aparat yang terbukti menjadi beking dalam bisnis terlarang ini. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Abdullah menambahkan, perang melawan narkoba membutuhkan keberanian dan ketegasan aparat penegak hukum. Ia meminta Polri tidak gentar menghadapi jaringan bandar narkoba yang memiliki kekuatan modal, pengaruh, maupun perlindungan.
“Polri tidak boleh gentar menghadapi bandar dan beking narkoba. Siapa pun yang terlibat harus ditangkap dan diproses hukum secara tegas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap dugaan keterlibatan anggota polisi, Bripka Dedy Wiratama, dalam kasus kampung narkoba di Gang Langgar, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Bripka Dedy disebut berperan sebagai “sniper” atau pengawas aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut. Sejumlah laporan menyebut oknum polisi itu telah diamankan dan menjalani proses pemeriksaan etik sebelum diproses pidana narkotika oleh Bareskrim Polri.
Kasus kampung narkoba Gang Langgar sebelumnya juga disebut telah beroperasi selama bertahun-tahun dengan pola penjagaan ketat. Laporan lain menyebut nilai peredaran narkoba di kawasan tersebut mencapai sekitar Rp630,7 miliar, dengan estimasi sabu beredar sekitar 350,4 kilogram.